apahabar.com, BANJARMASIN Tak lagi beroperasi mulai 31 Juli 2021, PT Pamapersada Nusantara (PAMA) memberi dampak pada setoran pajak yang dibayarkan PT Adaro Indonesia ke daerah.
Terakhir, persaudaraan tambang pemegang izin PKP2B terbesar di Tabalong itu menyetorkan pajak air permukaannya sebanyak Rp25 jutaan. Hal tersebut berbeda jauh saat PT Adaro belum bercerai dengan salah satu kontraktornya.
April adaro masih setoran Rp84 juta lebih ke kas daerah untuk air permukaan, kata Kasi Pendapatan, UPPD Tanjung, Dwi Wahyu Joko Purnomo saat menyampaikan laporannya ke Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (6/10).
Joko mengatakan, Adaro beralasan pengurangan setoran pajak karena sudah tak bermitra lagi dengan Pama. Hal itu menyebabkan jumlah pengunaan air yang dipakai ikut berkurang.
Di Tabalong, Adaro punya 9 lokasi yang jadi tempat pemanfaatan air seperti di Desa Maburai, Desa Padang Panjang, Desa Lok Batu, Desa Kasiau, Desa Bilas dan Desa Kasiau.
Merespon itu, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suparstowo mengatakan, Adaro tak bisa mengurangi jumlah setoran pajaknya karena tak bersama Pama. Menurutnya, selain Pama masih ada Subkontrator lain yang masih ada di Adaro selain itu
Dilihat dari jumlah Produksi, kalau jumlah produksinya tetap pengurangan air permukaan juga tetap, kata Imam.
Tabalong jadi daerah penghasil PAD dari air permukaan tertinggi ke dua setelah Martapura.
Terakhir, daerah tersebut menyetorkan 1,2 miliar pajak Air Permukaan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalsel.
Jumlah tersebut disumbangkan oleh beberapa perusahan besar yang berdiri di Tabalog, seperti misalnya PDAM, PT Adaro Indonesia, PT Makmur Sejahtera Wisesa, PT Conch South, PT Astra Argo Lestari, PT Alam Tri Abadi, PT Bumi Jaya, dan PT Tanjung Power Indonesia.
Hingga September 2021 delapan perusahaan itu sudah membayar setoran pajak merek sebesar Rp788 juta ke Kas daerah.
