Pemerintah Pusat Belum Respon, Dilema Hadapi Promosi Wisata Non Peduli Lindungi

Nasional | radarjogja | Published at Rabu, 06 Oktober 2021 - 16:05
Pemerintah Pusat Belum Respon, Dilema Hadapi Promosi Wisata Non Peduli Lindungi

RADAR JOGJA Maraknya promosi destinasi wisata non Peduli Lindungi menjadi dilematis bagi Pemprov DIJ. Beberapa akun media sosial di Jogjakarta telah mempromosikan bukanya destinasi wisata. Padahal destinasi-destinasi wisata tersebut belum mengantongi QR Code Peduli Lindungi.

Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengakui dilematis atas fenomena ini. Dia menyadari bahwa warga maupun pengelola wisata sudah tidak sabar. Disisi lain penentu operasional destinasi wisata adalah pemerintah pusat khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sudah tugaskan ke pak Singgih selaku Kadispar melakukan pendekatan ke Kemenparekraf. Destinasi wisata saat ini belum dapat ijin jadi belum bisa diawasi. Kalau dapat ijin lalau dapat QR Code Peduli Lindungi bisa terkontrol jika destinasinya tetap ingin buka, jelasnya ditemui di Kompleks Kantor Pemprov DIJ, Rabu (6/10).

Mantan Kadisdikpora DIJ menegaskan kedatangan wisatawan tidaklah terduga. Adanya penjagaan di setiap pintu masuk tak membuat kunjungan wisata berkurang. Fenomena saat ini justru masuk secara sembunyi-sembunyi.

Alhasil solusi satu-satunya dengan memberikan ijin operasional ke seluruh destinasi wisata. Terutama yang telah mengantongi sertifikat CHSE dan QR Code Peduli Lindungi. Tujuannya agar kunjungan wisatawan tetap terpantau dan terawasi.

Mereka datang diluar kontrol kami. Sehingga berharap diperbanyak saja tempat yang dikunjungi diberi ijin saja agar bisa dikontrol. Sekarang pasang portal tapi mereka datangnya sebelum petugasnya datang. Kayak di Parangtritis sampai kayak gitu, katanya.

Permasalahan ini juga merembet ke konflik sosial. Terutama antara Satlinmas Istimewa dengan kelompok sadar wisata. Gesekan-gesekan sempat terjadi karena adanya perbedaan pola pikir. Antara menerapkan kebijakan pemerintah dengan kepentingan ekonomi masyarakat.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di dunia industri. Pemprov DIJ, lanjutnya, tak ingin ada industri yang mencuri-curi kesempatan. Aktivitas berlangsung namun tanpa adanya pengawasan dengan aplikasi Peduli Lindungi.

Terkait industri terfokus pada dunia eksport dan tenaga kerja. Apabila belum beraktifitas maka roda perekonomian tidak berjalan. Disisi lain sumber pemasukan pemerintah di sektor eksport juga tak optimal.

Tolong diberi ijin saja, kalau tidak diberi ijin malah ndelik-ndelik dan tidak terkontrol. Termasuk daripada industri diam-diam juga diluar kontrol. Sampai saat ini memang belum ada jawaban dari pemerintah pusat, ujarnya.

Untuk perpanjangan PPKM juga belum ada pembahasan. Hanya saja ada susulan Intsruksi Mendagri terkait kapasitas moda transportasi. Untuk moda transportasi udara atau pesawat bisa diisi 100 persen penumpang. Sementara untuk transportasi darat dan laut masih 70 persen.

Tetap menunjukan hasil PCR dan antigen. Kalau keluar Jawa harus PCR, pesawat sudah boleh diisi 100 persen tapi syaratnya PCR negatif. Untuk internasional belum ada, sampai sekarang Jogja juga belum termasuk dibuka. Penerbangan internasional baru Jakarta, Surabaya dan Manado, katanya. (dwi)

Artikel Asli