Sudah 1.291 Pejabat Terjerat Korupsi, Paling Banyak Kasus Suap

Nasional | jawapos | Published at Rabu, 06 Oktober 2021 - 16:00
Sudah 1.291 Pejabat Terjerat Korupsi, Paling Banyak Kasus Suap

JawaPos.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sejak 2004 hingga Juni 2021 telah menangani 1.291 perkara korupsi. Modus korupsi, yang paling banyak di tangani KPK adalah penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.

"Berdasarkan perkara korupsi yang ditangani KPK, modus korupsi terbanyak adalah penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Sejak tahun 2004 hingga Juni 2021, artinya selama KPK berdiri, tercatat ada sebanyak 1.291 perkara korupsi yang diproses KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam diskusi daring, Rabu (6/10).

"Dari angka tersebut terdapat 22 gubernur yang sudah ditindak oleh KPK," sambungnya.

Pimpinan KPK dua periode ini juga mengungkapkan, selain gubernur, korupsi juga melibatkan 133 Bupati/wali kota dan 281 anggota DPR dan DPRD. Sebagian besar itu menyangkut perkara suap.

"Suap itu kalau kita pecah lagi juga kebanyakan terkait pengadaan barang dan jasa," beber Alex.

Terkait pengadaan di bidang konstruksi sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2021, lanjut Alex, KPK telah menangani 36 kasus korupsi dengan berbagai modus, seperti penyuapan, pemberian gratifikasi, nilai HPS terlalu tinggi, atau Mark up dari harga wajar, dan sampai jatah sewa bendera dalam proses tender.

"Itu modus-modus yang biasa dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di bidang konstruksi," papar Alex.

Lantas Alex mengaku, mendapat pesan singkat dari seorang pengusaha pihak swasta, karena sedang mengikuti
salah satu peserta lelang di daerah. Tetapi menawar harga paling rendah, tetapi tidak menang, karena dari penilaian panitia, harga penawarannya dianggap tidak wajar.

"Paling rendah tetapi dianggap tidak wajar, karena apa? dia menawar 80 persen di bawah HPS, ada empat penawar harga di bawah 80 persen HPS, dan keempatnya tidak lolos karena dianggap harganya tidak wajar, yang menang di urutan kelima yang harganya itu Rp 1,5 miliar lebih dibandingkan harga terendah yang ditawarkan," ungkap Alex.

Kalau berdasarkan pengalaman KPK menangani pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pengambil kebijakan, ada permintaan fee lazim yang sebesar 5 sampai 15 persen. "Nah, saya tidak tahu, apakah selisih harga yang 1,5 miliar itu untuk menanggulangi atau untuk menutup fee tersebut yang 15 persen," imbuhnya.

Oleh karena itu, Alex meminta koordinator wilayah KPK untuk mendalami temuan tersebut. Karena terdalat empat penawar harga terendah, harganya dianggap tidak wajar di bawah 80 persen.

"Saya sempat bertanya, apakah dengan harga terendah tersebut itu sudah untung? sudah Pak Alex, itu sudah kita perhitungkan dengan keuntungan 15 persen. Memang hitungan kami itu tidak menghitung adanya pemberian fee kepada pejabat-pejabat atau pihak-pihak di luar itu. Murni keuntungan perusahaan Sudah dihitung 15 persen sehingga dia bisa menawar harga yang rendah di bawah 80 persen dari HPS," pungkas Alex.

Artikel Asli