Bangunan 500 Meter Persegi, Urus IMB di Kecamatan

Nasional | jawapos | Published at Rabu, 06 Oktober 2021 - 13:48
Bangunan 500 Meter Persegi, Urus IMB di Kecamatan

JawaPos.com Masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor dinas untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengeluarkan kebijakan. IMB gedung dengan luas maksimal 500 meter persegi kini bisa diurus di kantor kecamatan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2021. Regulasi yang baru ditandatangani pada 5 Juli tersebut mengatur pelimpahan sebagian urusan yang ada di pemerintah kota (pemkot) ke kecamatan. Salah satunya pengurusan IMB.

Camat Lakarsantri Harun Ismail mengatakan, selama ini pemerintah di tingkat kecamatan sejatinya sudah diberi wewenang untuk melayani pengurusan IMB. Namun, yang membedakan adalah luas bangunan yang diurus izinnya.

Kalau dulu 200 meter persegi, biasanya untuk rumah tinggal saja. Sekarang maksimal sampai 500 meter persegi, ujarnya Senin (5/10).

Dalam perwali tersebut, pihak kecamatan diberi wewenang yang cukup spesifik. Ada dua kewenangan yang melekat di pejabat kecamatan terkait IMB. Pertama, memproses pengurusan surat keterangan rencana kota (SKRK) dan IMB. Objek perizinannya adalah bangunan rumah tinggal dan nonrumah tinggal. Luas maksimal 500 meter persegi dan maksimal dua tingkat.

Kewenangan kedua terkait pengawasan bangunan rumah tinggal maupun nonrumah tinggal dengan luasan yang diatur di dalam perwali. Artinya, pihak kecamatan bisa memberikan peringatan untuk bangunan yang tidak ber-IMB melalui seksi ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Untuk penertibannya harus melalui mekanisme bantib (bantuan penertiban, Red) dari satpol PP kota, paparnya.

Harun memastikan pihak kecamatan sudah mempersiapkan tim untuk menangani perizinan tersebut. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan dinas perumahan rakyat kawasan permukiman cipta karya dan tata ruang (DPRKP CKTR). Ada satu staf dinas cipta karya yang ditugaskan di kecamatan untuk membantu mempercepat proses pengurusan IMB, terang mantan camat Gubeng itu.

Sementara itu, Camat Pakal Tranggono Wahyu Wibowo mengatakan, sosialisasi terkait ketentuan baru tersebut sudah dilakukan. Namun, hingga saat ini belum ada yang datang untuk mengurus. Ini kami gencarkan terus sosialisasinya. Pak Wali Kota menginginkan agar proses perizinan di tingkat bawah ini bisa terselesaikan dengan cepat supaya tidak menumpuk di dinas, katanya.

Menurut Tranggono, kewenangan kecamatan untuk melayani pengurusan IMB memang bukan hal yang baru. Namun, saat ini kewenangan tersebut seperti ditambah. Khususnya terkait luas bangunan yang akan diurus. Sasarannya memang lebih banyak ke tempat usaha. Jadi, ada potensi pendapatan dari sektor retribusi yang harus dikejar, jelas alumnus STPDN itu.

Artikel Asli