Perkara Korupsi Pembangunan Masjid Raya 3 Kali Mangkir Sidang Prof Jimly Kok Gitu Sih

Nasional | rm.id | Published at Rabu, 06 Oktober 2021 - 07:10
Perkara Korupsi Pembangunan Masjid Raya 3 Kali Mangkir Sidang Prof Jimly Kok Gitu Sih

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jimly Asshiddiqie tiga kali tidak memenuhi panggilan sidang perkara korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya. Sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly seyogianya menghormati sidang.

Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan, M Naimullah mengatakan, Jimly dipanggil sebagai saksi sidang terdakwa Eddy Hermanto cs. Saksi sudah tiga kali mangkir, katanya.

Jimly tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Kejaksaan pun kembali melayangkan surat panggilan agar datang ke sidang. Namun belum ada keterangan hingga saat ini (bakal hadir atau tidak), katanya.

Naimullah mengimbau agar para saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan. Supaya perkara ini menjadi terang benderang. Pemanggilan Jimly untuk mengonfirmasi dana hibah yang Yayasan Wakaf Masjid Sriwijayayang dinaunginya.

Kita perlu mengklarifikasi kesaksiannya agar pengakuan terdakwa, saksi, dan dokumen yang ada menjadi jelas, ujar Naimullah.

Ia kembali menandaskan bakal berupaya menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk pembuktian perkara. Kita akan koordinasikan lagi dengan yang bersangkutan (Jimly). Apa lagi sidang pembuktian perkara ini masih panjang, kata Naimullah.

Sebelumnya, Jimly pernah menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan. Pemeriksaan dilakukan di Kejaksaan Agung. Bersamaan dengan mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Kini, Alex berkiprah di ibu kota sebagai anggota DPR.

Belakangan, kejaksaan menetapkan Alex sebagai tersangka kasus ini. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan, Viktor Antonius Saragih mengatakan Alex diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Alex disebut-sebut menerima Rp 2,3 miliar dari proyek ini.

Kejaksaan juga menyandangkan status tersangka kepada Muddai Madang (mantan Bendahara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya) dan Laonma PL Tobing (mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan).

Saat ini, kejaksaan tengah menyidangkan perkara empat terdakwa. Yakni Eddy Hermanto (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Selatan), Syarifuddin (Ketua Panitia Lelang), Dwi Kridayanti dan Yudi Arminto. Dua nama terakhir merupakan pelaksana proyek yang digarap PT Brantas Abipraya dan PT Yodya Karya ini.

Dana hibah untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 sebesar Rp 50 miliar dan APBD tahun 2017 sebesar Rp 80 miliar.

Pemberian dana hibah ini bukan atas usulan dari bawah. Semasa menjabat Gubernur Sumsel, Alex memerintahkan agar menganggarkan dana Rp 100 miliar per tahun untuk pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.

Perintah disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan saat itu, Laonma L Tobing.

Laonma mengungkapkan, perintah itu Alex secara lisan dalam rapat di rumah dinas gubernur Griya Agung, Palembang pada 2014. Saat itu seingat saya juga ada Pak Marwah dan sejumlah pejabat Pemprov Sumsel, ujarnya bersaksi di Pengadilan Tipikor Palembang.

Menindaklanjuti perintah Alex, Laonma mencantumkan Rp 100 miliar sebagai dana hibah pembangunan masjid dalam rencana kerja anggaran (RKA).

Setelah itu, RKA dibahas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD)yang diketuai Mukti Sulaiman. Benar ada pembahasannya Yang Mulia, ujar Mukti bersaksi.

Pemprov Sumsel lalu mencairkan dana hibah pembangunan Masjid Raya. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani Asisten III Bidang Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Akhmad Najib.

Belakangan, proyek di kawasan Jakabaring, Palembang ini mangkrak. Lantaran sebagian lahannya ternyata masih milik masyarakat. [GPG]

Artikel Asli