Tujuh Calon Lurah Gagal Ikut Pilur

Nasional | radarjogja | Published at Rabu, 06 Oktober 2021 - 06:02
Tujuh Calon Lurah Gagal Ikut Pilur

RADAR JOGJA Pemilihan lurah (pilur) serentak di 35 kalurahan di Kabupaten Sleman sebentar lagi digelar, tepatnya 31 Oktober mendatang. Namun adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor42/PUU-X1X/2021, dari total 113 calon peserta pilur, tujuh calon di antaranya gagal maju pilur dan dua lainnya terkena imbasnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman Budiarjo mengungkapkan, tujuh calon gagal itu merupakan petahana yang sudah menjabat lurah selama tiga periode. Baik menjabat lurah secara berturut-turut dalam satu wilayah maupun secara acak di wilayah yang berbeda.
Tujuh calon gagal pilur itu petahana yakni di Kalurahan Sumberarum (Kapanewon Moyudan), Kalurahan Sendangtirto (Berbah), Maguwoharjo (Depok), Margomulyo (Seyegan), Sendangagung (Minggir), Selomartani (Kalasan) dan Madurejo (Prambanan).

Disebutkan, untuk dua kalurahan yang hanya memiliki dua calon atau peserta pilur, satu di antaranya gagal lantaran putusan ini sehingga pilur di wilayah tersebut terpaksa ditunda. Nah ini ada dua yang terancam ditunda. Kalurahan Selomartani dan di Madurejo yang calonnya suami istri, kata Budiarjo saat ditemui Radar Jogja di kantornya, kemarin (5/10).

Bagaimana dengan keberlangsungan pemerintahan di kalurahan itu? Budi menjelaskan, pilur ditunda sampai waktu yang memungkinkan. Berdasarkan aturan, akan menyesuaikan pada periodesasi pemilihan. Dalam enam tahun periodesasi pemilihan, maksimal dilaksanakan tiga gelombang. Sebanyak 35 kalurahan ini merupakan gelombang pertama dari total 86 kalurahan.

Khusus dua kalurahan yang pilurnya ditunda ini, rencananya akan diikutkan gelombang II pada kontestasi 2023. Dibarengkan dengan dua kalurahan lain yang mendapatkan jatah pemilihan tahun itu. Yaitu Kalurahan Pakembinangun (Kapanewon Pakem) dan Kalurahan Sidokarto (Godean). Untuk mengisi kekosongan (pemimpin kalurahan, Red), maka dapat digantikan dengan penjabat (PJ) maupun dilakukan pergantian antarwaktu (PAW), jelasnya.
Menurutnya, baik PJ maupun dengan PAW tidak berdampak signifikan terhadap kebijakan-kebijakan strategis yang ada di pemerintah kalurahan.

Sebab, kedudukannya hampir sama dengan lurah. Diungkapkan, periode jabatan kepala desa ini mengacu UU Nomor 6 Tahun 2014 dan undang-undang sebelumnya. Bahwa batas maksimal jabatan kepala desa itu tiga kali menjabat.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman Aji Wulantara mengatakan, MK merupakan lembaga penguji undang-undang. Oleh sebab itu, keputusan MK merupakan keputusan mutlak. Tidak dapat diganggu gugat. Pemkab hanya dapat mengikuti putusan itu.

Lalu bagaimana upaya Pemkab Sleman menindaklanjuti hal ini? Dikatakan, pihaknya telah mengkomunikasikan dengan semua calon lurah yang terdampak. Disampaikan dengan cara humanis dan kekeluargaan. Memberikan pengertian bahwa atas keputusan itu pemkab tidak dapat berbuat banyak.
Iya, tadi kami datangi door to door. Baik pada calon lurah petahana terdampak dan calon lurah lainnya yang turut terkena imbas, tandas Aji.

Petahanan Kaget karena Mendadak

Terpisah, Nur Widayati, calon lurah petahana Kalurahan Selomartani, Kalasan mengaku cukup kaget dengan putusan MK yang dinilai mendadak ini. Padahal, pelaksanaan pilur sudah dekat. Pada 11 Oktober sudah memasuki pengundian nomor urut, 27 Oktober kampanye dimulai, dan 31 Oktober hari yang ditunggu-tunggu.

Setahu saya UU pun tidak berlaku surut. Kalau pun ada peninjauan terhadap isi UU oleh MK, apakah yang sudah perjalanan di tengah-tengah harus dibatalkan begitu saja. Dampaknya luar biasa, tidak hanya kepada calon tetapi juga kepada masyarakat, bebernya.

Nur yang tiga kali berturut-turut menjabat lurah di wilayah itu menilai, putusan MK hanya meruncing ke bawah. Imbasnya juga pada masyarakat. Dia berharap pemerintah meninjau ulang putusan MK itu.

Kalau saya kerugiannya sebatas sosialisasi ke masyarakat saja. Saya belum bikin baliho atau gambar-gambar, katanya. Ia enggan menyebutkan total anggaran yang sudah dikeluarkan. Kendati putusan ini tidak menemukan kebijakan lain, dia mengaku akan lila legawa. (mel/laz)

Artikel Asli