REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, masa jabatnya akan habis pada 2022. Jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta tetap digelar pada 2022, Anies mengungkapkan bahwa seharusnya pada saat ini ia sedang melakukan kampanye untuk kontestasi tersebut.
"Dulu, rencananya nanti tahun terakhir (sebagai Gubernur DKI Jakarta) baru kampanye, ternyata tidak ada pilkada tahun depan," ujar Anies saat menjadi pemateri workshop Partai Amanat Nasional (PAN) di Nusa Dua, Bali yang dipantau secara daring, Selasa (5/10).
Pernyataan Anies tersebut kemudian disambut gelak tawa oleh peserta workshop yang merupakan kader PAN, termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Karena pada 2022 tidak ada pilkada dan diundur menjadi 2024, ia mengaku kini fokus saja pada tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Programnya gini , tiga tahun pertama exposure besar, tahun keempat mulai mendekati, maka itu ada survei dan lain-lain baru masuk tahun keempat. Tahun kelima baru persiapan buat pilkada, nah kalau pilkadanya tidak ada, ya sudah kita terusin aja kerja sampe akhir," ujar Anies.
Dengan tak adanya pilkada tahun depan, Anies mengaku dapat fokus menuntaskan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab permasalahan di ibu kota dinilainya tak bisa diselesaikan hanya dengan waktu lima tahun.
"Transportasi Alhamdulillah sekarang sudah jalan, kemudian bicara tentang kemacetan jalan, bicara soal banjir satu per satu kita bereskan, tapi perlu waktu semua. Jadi kalau ada tambahan waktu, mudah-mudahan bisa dituntaskan dengan baik," ujar Anies.
Ia menjelaskan, pemerintah yang merupakan jabatan publik harus dapat menghadirkan perasaan kesetaraan, keadilan, dan kebersamaan lewat program-program yang dibentuk untuk rakyat. Tujuannya adalah untuk melayani publik yang telah memilihnya sebagai pemimpin.
Pejabat publik sepertinya, harus siap menerima keluhan dan kritik dari warganya. Sebab, kritik dan keluhan merupakan paket yang hadir setelah seseorang dilantik sebagai pejabat publik, dalam hal ini adalah dirinya yang terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Inilah paketnya berada di wilayah publik. Kalau tidak mau menerima keluhan, tidak mau terima politik, di rumah saja urus burung dan rumah tangga," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
