Wagub Minta Dukungan Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Provinsi Bali

jawapos | Nasional | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 18:51
Wagub Minta Dukungan Baleg DPR Percepat Pembahasan RUU Provinsi Bali

JawaPos.com Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta dukungan Badan Legislasi DPR agar dapat mempercepat pembahasan RUU Provinsi Bali. Hal itu agar bisa masuk dalam program legislasi nasional prioritas 2022.

Dengan ditetapkan RUU Provinsi Bali menjadi undang-undang akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan Bali termasuk sektor pariwisata dengan berbagai komponen ikutannya, kata Wagub Bali Tjokorda Oka Artha seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Senin (4/10).

Wagub menambahkan, tercermin dari pengalaman menghadapi pandemi Covid-19, Bali terdampak paling parah jika dibanding daerah lain di Indonesia. Bali mengalami kontraksi ekonomi yang cukup dalam khususnya pada sektor pariwisata. Oleh sebab itu, RUU tentang Provinsi Bali sangat mendesak untuk segera dibahas dan segera disahkan, ucap Tjokorda Oka Artha.

Desakan agar RUU Provinsi Bali bisa segera dibahas juga diutarakan Ketua Komisi IIIDPRD Bali Anak Agung Adhi Ardana dan Wakil Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Made Wena.

Adhi Ardhana meyakinkan, RUU tentang Provinsi Bali tak mengandung unsur permohonan kekhususan. RUU yang kami ajukan tak mengandung isu sensitif karena tak memohon kekhususan, tetapi melalui rancangan regulasi ini kami hanya mohon perlindungan terhadap potensi yang kami miliki, ucap Adhi Ardhana.

Wakil Ketua MDA Bali Made Wena menyampaikan, kelompok masyarakat adat sangat berkepentingan dengan UU karena adat di Bali sangat spesifik.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ibnu Multazam selaku pimpinan rombongan menyambut baik aspirasi masyarakat Bali. RUU itu juga terus disuarakan di DPR oleh perwakilan dari daerah Bali.

Hanya saja, dia memberi pemahaman bahwa RUU itu masuk kategori kumulatif terbuka yang masih digodok di Komisi II DPR. Agar bisa segera dibahas di Badan Legislasi untuk lanjut ke tahap harmonisasi, masih harus ada penjelasan dan penyamaan frekuensi agar tak ada saling curiga.

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menerangkan, saat ini ada 20 rancangan RUU Provinsi yang digodok di komisinya. Dia memahami bahwa pengajuan RUU itu didasari fakta bahwa sebagian besar regulasi itu sudah tidak relevan karena dibuat pada zaman Republik Indonesia Serikat (RIS). Dia berjanji mempercepat pembahasan sehingga RUU Provinsi Bali juga bisa segera dibahas di Badan Legislasi.

Kunjungan kerja Badan Legislasi DPR kali ini bertujuan menyebarluaskan Prolegnas 20202024 kepada seluruh komponen masyarakat. Selain itu, penyerapan aspirasi agar diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan ( stakeholders ) terhadap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2022 dan pengharmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Artikel Asli