Menjadi Tuan di ’’Rumah” Sendiri

jawapos | Nasional | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 15:15
Menjadi Tuan di ’’Rumah” Sendiri

WALI Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan sinyal yang jelas terkait kebijakan pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Armudji. Proyek-proyek pembangunan fisik dikurangi dan berfokus pada pemulihan ekonomi serta pembangunan sumber daya manusia. Itu disampaikan Eri Cahyadi, 29 September lalu, seusai penetapan APBD perubahan 2021 yang berkekuatan Rp 8,9 triliun.

Hari-hari ini, DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya akan membahas APBD tahun 2022. Kemungkinan anggaran tahun depan digedok dalam kisaran Rp 9,2 triliun. Wali Kota Eri Cahyadi dan DPRD Kota Surabaya ingin penetapan APBD dilakukan 10 November, tepat pada Hari Pahlawan. Sebagai kado bagi arek-arek Suroboyo, mengenang heroisme pada pertempuran 10 November 1945.

Sejak pandemi Covid-19, Maret 2020, ekonomi Kota Surabaya mengalami kontraksi hebat sampai minus. Banyak usaha yang gulung tikar. Produktivitas masyarakat mengalami perlambatan. Tidak sedikit warga masyarakat lapisan menengah ke bawah yang kehilangan pendapatan.

DPRD sepakat untuk mendorong bangkitnya pelaku-pelaku UMKM di Surabaya. Instansi di bawah Pemkot Surabaya pun membeli produk UMKM Surabaya. Mulai makanan dan minuman untuk rapat-rapat, baju, kaus, hingga sepatu dan sebagainya.

Pemkot Surabaya wajib membantu akses modal bagi pelaku UMKM. Juga akses pemasaran, akses bahan baku, dan promosi produk. Sehingga dinas perdagangan dan tenaga kerja berada di garis depan kebijakan. Begitu pula dinas koperasi dan UMKM.

Warisan era Bu Risma yang berhasil mencetak pelaku-pelaku usaha baru, melalui program Pahlawan Ekonomi dengan melibatkan sektor ekonomi swasta, layak untuk diperkuat dan dilipatgandakan. Tentu dengan sentuhan-sentuhan khas Wali Kota Eri Cahyadi.

Melalui kewenangan yang dimiliki, Pemkot Surabaya harus mengolaborasikan gerak ekonomi modern dan tradisional. Keharusan bagi toko-toko modern, supermarket, mal, dan sejenisnya untuk menyediakan ruang bagi para pelaku UMKM menjadi kebijakan yang tepat. Agar sektor ekonomi modern juga bisa menggerakkan pelaku UMKM.

Kemudahan investasi dan kepastian hukum harus menjadi jaminan bagi swasta. Bukan malah sebaliknya memperumit perizinan. Saya kira, Pemkot Surabaya perlu membangun sistem perizinan yang simpel, cepat, dan terjangkau. Surabaya harus ramah terhadap investasi. Pertumbuhan ekonomi pada gilirannya akan memicu kebutuhan tenaga kerja.

Ada optimisme ekonomi akan bergerak kencang seiring melandainya Covid-19 di Surabaya. Masyarakat pun terus terbiasa hidup berdampingan dengan virus yang mematikan itu. Vaksinasi dosis pertama di Surabaya sudah 108,12 persen dan yang kedua 72,98 persen. Juga penerapan 3T (testing, tracing, treatment) secara masif.

Kita punya spirit kuat, membuat warga Surabaya menjadi tuan di kotanya sendiri. Masyarakat yang berdaya dan bahagia di rumah sendiri yang punya daya beli kuat. (*)


*) ADI SUTARWIJONO , Ketua DPRD Surabaya

Artikel Asli