Perlu Kepastian Hukum Bagi Rumah Subsidi, BP2BT Harus Dipermudah

rm.id | Nasional | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 12:36
Perlu Kepastian Hukum Bagi Rumah Subsidi, BP2BT Harus Dipermudah

Pengembang berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk memberikan kepastian hukum terkait rencana penghentian program bantuan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai bulan akhir Oktober 2021.

"Kalau memang program subsidi FLPP ini terakhir sampai 27 Oktober ini, kami meminta ada kepastian hukum dan kejelasan, mengenai program subsidi selanjutnya sampai akhir Desember," ujar ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah, di Jakarta, Senin (4/10).

Junaidi mengatakan, akhir tahun merupakan puncak terealisasinya KPR, seiring dengan banyaknya rumah yang terbangun.

"Jika program FLPP terhenti, nasibnya seperti apa pengembang yang bangun rumah. Termasuk juga konsumen yang sudah siap akad, bila subsidi dihentikan, imbuhnya.

Dikatakannya, biasanya, pada akhir tahun masih ada subsidi sekitar 10 sampai 20 ribu unit rumah subsidi. Kabarnya, FPLP akan diganti dengan program lain seperti BP2BT (Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

"Harus ada statement jelas dari pemerintah, jangan sampai pengembang dan konsumen di buat bingung," ucap Junaidi.

Pengembang, tidak mempersoalkan skema subsidi yang akan diberikan kepada pengembang, baik FLPP ataupun BP2BT. Keduanya sama saja. Tapi bagi konsumen, hal itu bisa berpengaruh. Soalnya, syaratnya beda. Karena itu perlu sosialisasi program BP2BT secara maksimal. Juga, perlu kemudahan.

"Meskipun dana yang disiapkan tidak besar, tetapi bagi konsumen MBR itu, sangat memberatkan. Karena itu kami butuh kepastian, sehingga pelaksanaan di lapangan jelas, bila program FLPP disetop Oktober," pintanya.

Ketum Apersi mengakui, akibat pandemi, pengembang masih kesulitan untuk mengejar target membangun rumah subsidi sebanyak 200 ribu unit hingga akhir tahun.

Selain pandemi, faktor penghambat lainnya adalah regulasi yang memberatkan. Salah satunya, soal perizinan. Terutama, di daerah yang belum sinkron aturannya. "Belum lagi masalah pelaksanaan UU Cipta kerja masih ada yang belum menerapkan," keluhnya.

Karena itu, Junaidi berharap ada relaksasi dari pemerintah mengenai program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sektor yang masih bisa bertahan adalah sektor properti, terutama rumah subsidi.

Diingatkanya, rumah memberikan multiplier effect bagi sektor lainnya, dan bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Di tengah pandemi ini, yang masih bertahan cukup kuat adalah properti terutama untuk rumah rakyat, Apersi berharap ada terobosan cepat sampai akhir Desember ini," tandas Junaidi. [NOV]

Artikel Asli