Rancangan Perpres Disiapkan untuk Sinergikan Vokasi yang Dikelola K/L

jawapos | Nasional | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 10:18
Rancangan Perpres Disiapkan untuk Sinergikan Vokasi yang Dikelola K/L

JawaPos.com Pendidikan dan pelatihan vokasi yang tersebar dan dikelola banyak kementerian dan lembaga (K/L) siap disinergikan. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, untuk melangsungkan rencana itu, saat ini pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (RPerpres RPPV).

Adapun dalam Rancangan Perpres tersebut, di antaranya mengatur pendidikan vokasi sebagai tanggung jawab Mendikbudristek. Dan pelatihan vokasi menjadi tanggung jawab Menaker, jelas dia dalam keterangannya, Senin (4/10).

Ia menerangkan, Perpres RPPV merupakan tindaklanjut arahan Presiden Jokowi untuk menyelaraskan kementerian dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini dilakukan agar penyediaan SDM terampil berjalan lebih cepat, masif dan terarah.

Pasalnya presiden menginginkan agar Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) atau dikenal sebagai perguruan tinggi kedinasan agar diorkestrasikan oleh Kemendikbudristek. Diketahui terdapat 159 PTKL di 17 kementerian dan lembaga dengan 90 persen merupakan pendidikan vokasi.

Dengan demikian, PTKL sangat berpotensi untuk menyiapkan bonus demografi menjadi SDM yang kompeten dan berdaya saing. Dengan RPPV tersebut, kualitas pendidikan vokasi bisa meningkat. Karena K/L ikut bergotong-royong mewujudkan misi pertama Presiden yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia, terangnya.

Selain itu, diharapkan dengan adanya Perpres RPPV ini K/L yang memiliki perguruan tinggi dan sekolah kedinasan diwajibkan berkontribusi dalam penyelarasan kurikulum, membuka akses magang bagi siswa/mahasiswa, penyediaan sarpras dan SDM di perguruan tinggi dan sekolah vokasi di bawah Kemendikbudristek.

Selain itu, untuk memperkuat orkestrasi Kemdikbudristek dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi oleh K/L, revisi PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah dilakukan, tinggal harmonisasi saja. Revisi PP 48 Tahun 2008 tersebut memberi kewenangan kepada Mendikbudristek untuk mengendalikan pengalokasian anggaran pendidikan bagi PTKL, tandas Muhadjir.

Artikel Asli