Kemnaker Bangun Ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan

rm.id | Nasional | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 08:45
Kemnaker Bangun Ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya memaksimalkan perannya. Saat ini, yang fokus dibangun adalah ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan (SDK), baik di pusat maupun daerah.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan, upaya ini dilakukan sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. Juga, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang SDK.

Bambang mengatakan, kebijakan SDK perlu diterapkan, karena kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan yang menuntut akurasi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan, yang semuanya membutuhkan data yang terintegrasi dan berkualitas.

Menurutnya, untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang berkualitas dibutuhkan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan SDK. Caranya, melalui penguatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan.

"Bu Menteri Ida Fauziyah dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya koordinasi antar instansi di pusat dan daerah, agar mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan SDK, dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," ucap Bambang, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/10/2021).

Adapun strategi implementasi SDK yang perlu dilakukan, lanjutnya, antara lain menetapkan kepastian tugas dan peran masing-masing komponen penyelenggara SDK, kejelasan alur data agar data dapat dimanfaatkan antar instansi Pemerintah terkait, penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) terkait, penyelenggaraan Forum SDK, dan penyusunan Grand Design SDK.

"Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem SDK," tambah Bambang.

Ia menyatakan, agar SDK dapat terimplementasi dengan baik, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah strategis sejak 2020. Mulai dari penyiapan regulasi Permenaker 15/2020, disertai peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 5 November 2020.

Tahun ini, pihaknya sudah melaksanakan berbagai persiapan implementasi. Mulai dari melakukan asesmen tata kelola data ketenagakerjaan, penyusunan daftar data, standar data, metadata, kolaborasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan SDK, pembangunan Portal SDK, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.

Hanya saja, masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilakukan tahun ini. Yakni penetapan kode referensi dan data induk bidang ketenagakerjaan, penetapan data prioritas bidang ketenagakerjaan, dan penyusunan Grand Design SDK. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu implementasi Satu Data Ketenagakerjaan akan dimulai pada 2022.

Semua upaya ini, terang Bambang, dilakukan secara maksimal agar kebijakan SDK dapat terimplementasi dengan baik dan dapat memberikan acuan pelaksanaan maupun pedoman bagi instansi pusat dan daerah.

Selanjutnya, ujarnya lagi, ini juga dalam rangka mewujudkan ketersediaan Data Ketenagakerjaan yang berkualitas, mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, mendorong keterbukaan dan transparansi data, guna mendukung kebijakan Pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

Untuk diketahui, Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan ini sebagai tindak lanjut kegiatan Konsolidasi Nasional Satu Data Ketenagakerjaan pada 30 Juni 2021 lalu. Kegiatan tersebut mendapatkan animo yang luar biasa dan dihadiri 1.187 peserta dari instansi pusat dan daerah.

Rakornis kali ini merupakan kegiatan yang kedua, setelah sebelumnya diselenggarakan pada 22 hingga 24 September 2021 di Jakarta. [ MEN ]

Artikel Asli