Cuma Bisa Tindak Isu SARA Saat Kampanye Bawaslu Masih Ompong

rm.id | Nasional | Published at Senin, 04 Oktober 2021 - 07:05
Cuma Bisa Tindak Isu SARA Saat Kampanye Bawaslu Masih Ompong

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menganggap, kewenangannya belum maksimal dalam menindak isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) di kancah Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Masih dibatasi Undang-Undang.

Komisioner Bawaslu Pusat, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, tantangan Pemilu dan Pilkada ke depan tidak hanya mewujudkan Pemilu bersih, melainkan menciptakan pesta demokrasi tanpa politik SARA.

Dia mencontohkan, dalam Undang-Undang (UU) Pilkada, isu SARA diatur dalam Pasal 69 huruf b. Pasal itu menyebutkan, dalam masa kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota, dan/atau partai.

(Artinya) Dalam Undang-Undang Pemilihan, (Bawaslu) hanya dapat menjangkau praktik politisasi SARA dan ujaran kebencian pada saat masa kampanye saja, ujarnya, kemarin.

Adanya batasan waktu bagi Bawaslu untuk menindak politik SARA, membuat proses penegakannya pun kadang tidak maksimal, Maka itu, masih diperlukan sebuah sistem penegakan hukum komprehensif, meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum terhadap penindakan praktik ujaran kebencian dan politisasi SARA saat menghadapi Pemilu maupun Pilkada 2024, tegasnya.

Persoalan lain, lanjut Ratna, soal waktu singkat Bawaslu dalam menangani dugaan tindak pelanggaran politik SARA. Karena kasusnya rumit, kadang terjadi kedaularsa waktu penanganan perkara.

Sementara Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) Violla Reinindra mengatakan, politisasi isu SARA dan netralitas Aparatur Sipin Negara (ASN) maupun aparat memang masih jadi masalah potensial yang akan terjadi di Pemilu 2024.

Menurutnya, problema praktis juga yang masih potensial untuk dihadapi berkaitan dengan regulasi kampanye ini misalnya unsur estetika pada alat peraga kampanye.

Kita ketahui misalnya sangat berantakan di berbagai jalanan atau kampanye di luar jadwal, politisasi isu SARA, netralitas ASN dan juga TNI-Polri, jelas Violla.

Masalah lain yang harus dicarikan jalan keluarnya, lanjutnya, ada kekhawatiran tentang pemecahan isu yang terjadi di Pilkada maupun Pemilu 2024. Sebab, tahapan Pemilu dan Pilkada sangat berdekatan dan beririsan di 2024.

Violla khawatir isu, yang didiskusikan akan lebih didominasi dialektika isu nasional ketimbang Pilkada. Hal ini bisa lihat pada praktik Pemilu 2019. Di tataran nasional pun fokus masyarakat lebih tertuju kepada Pemilu Presiden (Pilpres), bukan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Padahal di saat bersamaan, Pileg yang juga diselenggarakan secara serentak ini perlu sama-sama mendorong secara kritikal untuk memunculkan isu-isu lokalitas, untuk men- support pemilihan kepala daerah,pungkasnya. [SSL]

Artikel Asli