Wagub DKI Yakin Anies Tak Terlibat Kasus Maling Uang Rakyat di Munjul

Nasional | limapagi.id | Published at Selasa, 21 September 2021 - 11:25
Wagub DKI Yakin Anies Tak Terlibat Kasus Maling Uang Rakyat di Munjul

LIMAPAGI - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat dugaan maling uang rakyat pengadaan tanah Munjul.

Hal tersebut disampaikan Riza menyusul pemanggilan yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anies dan Prasetyo pada hari ini, Selasa, 21 September 2021.

"Kami yakin Pak Prasetio, Pak Anies, Pak Taufik tidak terlibat dalam kasus tanah," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin malam, 20 September 2021.

Riza mengaku belum mengetahui secara detail terkait agenda tersebut, dan keterangan apa saja yang nantinya akan dibutuhkan oleh KPK. Ia akan mengkroscek terlebih dulu terkait detail pemanggilan tersebut.

Namun demikian, politikus Partai Gerindra ini mengatakan, baik Anies maupun Prasetio tentunya akan taat pada hukum yang berlaku. Ia menyakini, kedua petinggi di DKI ini tentunya akan memberikan informasi dan klarifikasi sesuai dengan data dan fakta yang ada.

"Saya belum tahu info detilnya, yang pasti kami pimpinan eksekutif akan patuh dan taat pada hukum yang berlaku, dan akan beri keterangan dan klarifikasi sesuai data dan fakta yang ada," kata Riza.

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi. Keduanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus maling uang rakyat pengadaan lahan di Munjul.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan (YRC) dan sejumlah rekannya sebagai tersangka.

"Informasi yang kami terima, benar tim penyidik mengagendakan pemanggilan saksi untuk tersangka YRC dan kawan-kawan, yaitu Anies Baswedan dan Prasetyo Edi Marsudi untuk hadir pada hari Selasa bertempat di Gedung KPK Merah Putih," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 September 2021.

Artikel Asli