Loading...
Loading…
Simalakama Batasan Usia dan Blank Spot Area

Simalakama Batasan Usia dan Blank Spot Area

Nasional | jawapos | Minggu, 19 September 2021 - 14:55

Geliat Wisata Andalan Jawa-Bali Pasca Pelonggaran Mobilitas

Di atas kertas, jumlah kasus positif Covid-19 berkurang bersamaan dengan meningkatnya jangkauan vaksinasi. Level bahaya korona di sejumlah daerah turun. Pemerintah pusat pun mengizinkan objek daya tarik wisata (ODTW) di sejumlah daerah beroperasi kembali sejak pekan lalu.

KUNJUNGAN masih sepi. Kami baru buka seminggu. Artinya, teman-teman di luar Bali masih menyusun program untuk agenda ke Bali, terang Manajer Pengelola Pantai Pandawa Wayan Letra kepada Jawa Pos Radar Bali saat dijumpai Rabu (15/9).

Hal yang sama terjadi di Kuta dan Uluwatu. Namun, geliat sudah ada. Aktivitas berselancar, mandi di laut, atau bersantai di pantai menikmati matahari terbenam mulai meningkat. Bersamaan dengan itu, pedagang-pedagang di Kuta juga mulai menggelar lapak mereka lagi. Memang belum semua beroperasi. Mereka masih melihat peruntungan, ungkap Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista.

Saat ini, menurut Wayan, baru pedagang-pedagang krama (masyarakat) Desa Adat Kuta yang beroperasi. Mereka yang dari krama luar harus mendaftarkan diri dulu. Harus taat prokes juga dan sudah vaksinasi lengkap, terangnya.

Uluwatu resmi buka kembali pada 13 September lalu. Pengunjung bisa menikmati panorama alam, pura, tari kecak, dan hutan yang juga menjadi habitat monyet.

Persebaran virus SARS-CoV-2 menggulung sektor wisata sekaligus. ODTW tutup. Hotel sepi pengunjung. Resor dan restoran nihil tamu. Kendati demikian, ketika pemerintah pusat menyalakan lampu hijau dan memprioritaskan sektor wisata, pemulihan tidak bisa serta-merta terjadi. Harus bertahap.

DEBUR OMBAK: Pantai Pandawa menyuguhkan pemandangan yang elok. (MADE DWILIA PUTERA/JAWA POS RADAR BALI)

Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2021 pada 7 September. Di sana tertulis bahwa ODTW alam, budaya, buatan, spiritual, dan desa wisata boleh diujicobakan. Protokol kesehatan (prokes) dan papan pemindai barcode PeduliLindungi juga menjadi syarat wajib.

Tentang barcode, Kepala Dinas Pariwisata Klungkung Anak Agung Gede Putra Wedana menyampaikan, beberapa area tidak bisa memfasilitasi pengunjung dengan pemindaian karena jaringan telekomunikasi yang buruk. Seperti di objek wisata Pantai Atuh dan Tembeling itu blank spot (tidak ada jaringan, Red), ujarnya tentang ODTW alam di Nusa Penida.

Karena itu, untuk area yang tidak memungkinkan ada pemindaian, dia mengimbau pengunjung untuk membawa kartu atau sertifikat vaksinasi. Baik yang bentuknya cetak maupun digital atau tersimpan di smartphone.

Sebagaimana Pemprov Bali yang langsung tancap gas untuk membangkitkan wisata, Jogjakarta pun demikian. Kamis (16/9) lalu pemda mengujicobakan ODTW Tebing Breksi di Prambanan, Sleman. Kabar dibukanya Tebing Breksi langsung membuat masyarakat sekitar berdatangan. Tapi, sebagian di antaranya tidak mencari tahu dulu persyaratan masuk ke tempat wisata.

Akibatnya, ada yang diminta putar balik, ungkap Kholiq Widiyanto, pengelola Tebing Breksi, kepada Jawa Pos Radar Jogja . Khusus pelancong dari luar Jogja, dia menyarankan agar mengunduh aplikasi Visiting Jogja.

Kholiq berharap, pihak terkait mengevaluasi penerapan prokes di ODTW tiap pekan. Dengan demikian, efektivitas aplikasi PeduliLindungi bisa benar-benar teruji. Sebab, di sejumlah wilayah, kartu atau sertifikat vaksinasi terbukti lebih efektif.

Sementara itu, soal larangan masuk ODTW bagi anak-anak usia 12 tahun ke bawah juga memantik polemik di lapangan. Pengelola Bukit Wisata Pulepayung di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Jogja, resah. Sebab, destinasi tersebut merupakan jujukan wisata keluarga.

Humas Pengelola Bukit Wisata Pulepayung Eko Purwanto tidak ingin sampai menolak wisatawan hanya karena dalam rombongannya ada anak berusia 12 tahun ke bawah. Biasanya orang berwisata itu dengan keluarga kalau lokasinya outdoor. Jadi, pembatasan usia itu susah praktiknya. Kalau secara kebijakan, kami pribadi oke-oke saja, terangnya.

Dia khawatir, kebijakan tersebut juga akan membuat citra tempat wisata menjadi buruk. Seumpama kami terima ya salah karena tidak menegakkan aturan. Kalau kami tolak juga bisa kena masalah karena kami ini melayani. Imbasnya di medsos pasti macem-macem, keluhnya.

Original Source

Topik Menarik

{
{
{