Loading...
Loading…
ICW Duga 2 Alasan Ini Dasar KPK Percepat Pemecatan 57 Pegawai Tak Lolos TWK

ICW Duga 2 Alasan Ini Dasar KPK Percepat Pemecatan 57 Pegawai Tak Lolos TWK

Nasional | limapagi.id | Kamis, 16 September 2021 - 17:08

LIMAPAGI - Sebanyak 57 pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) bakal dipecat KPK pada 30 September 2021. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, batas waktu pemberhentian sejatinya 19 Oktober 2021.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai proses percepatan pemberhentian bentuk kekhawatiran pimpinan KPK akan gelombang dukungan dan kritik yang makin kuat terkait pengembalian hak 57 pegawai tak lulus TWK.

"ICW menduga rencana pimpinan KPK untuk mempercepat pemberhentian pegawai pada tanggal 1 Oktober 2021," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya yang diterima Limapagi, Kamis, 16 September 2021.

Kurnia menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang diduga melatarbelakangi percepatan pemecatan. "Pertama, pimpinan KPK khawatir akan sikap presiden jika kemudian mendukung 75 pegawai," tutur Kurnia

Selanjutnya yang kedua, kata Kurnia, pimpinan KPK tidak mampu lagi membendung kritik masif dari masyarakat atas penyelenggaraan TWK. "ICW menilai TWK yang dijadikan dasar memberhentikan pegawai KPK masih menimbulkan banyak persoalan, diantaranya melanggar HAM dan malaadministrasi berdasarkan temuan Komnas HAM dan Ombudsman," ujar dia.

Sebab itu, ICW mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil sikap atas sejumlah permasalahan tersebut. "Presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan, dan pembina tertinggi ASN harus segera bersikap. Jangan sampai KPK dijadikan alat oleh segelintir pihak untuk bertindak sewenang-wenang," tandasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menyatakan KPK bakal memberhentikan 51 pegawai KPK tak lulus TWK pada 30 September 2021. KPK juga memutuskan memberhentikan 6 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos TWK, tetapi menolak mengikuti pendidikan pelatihan.

"Memberhentikan dengan hormat 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021, kata Alexander Marwata dalam konferensi pers, dikutip dari kanal YouTube KPK, Kamis, 16 September 2021.

Original Source

Topik Menarik

{
{