Bambang Tri Tegaskan Utang SEA Games Bukan Tanggungjawab Dia, Ini Alasannya

infobanknews.com | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 09:03
Bambang Tri Tegaskan Utang SEA Games Bukan Tanggungjawab Dia, Ini Alasannya

Jakarta Upaya hukum Bambang Trihatmodjo terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani atas tagihan utang SEA Games XIX 1997 hingga kini masih terus berlanjut. Tim Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho mengklaim bahwa kliennya bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas utang di hajatan tersebut. Namun ia justru mengarahkan, pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam kasus dana talangan SEA Games 1997 adalah PT Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium.

Jadi, yang bertanggung jawab atas utang piutang yang terjadi adalah PT.Tata Insani Mukti. Hal ini sebagaimana fakta sejarah dan fakta yuridis yang sudah di telaah secara komprehensif, tegas Hardjuno di Jakarta, Kamis, 16 September 2021.

Bahkan, kata Hardjuno, Bambang Trihatmodjo telah menuntut PT Tata Insani Mukti dan putusannya telah inkrah di PN Jakarta Selatan. Jadi, persoalan ini harus secara komprehensif yuridis, politis, dan sosiologis historis ditelaah dan dikaji kembali. Mengingat SEA Games XIX kepentingan dan hajat negara dan Indonesia menjadi juara umum, tegasnya.

Menurutnya, tanggung jawab PT Tata Insani Mukti dalam kasus dana talangan SEA Games XIX 1997 tak terelakan lagi. Apalagi, SEA Games ini sangat istimewa yang tidak dipersiapkan sebelumnya, karena Indonesia menggantikan Brunei Darussalam yang mendadak mundur sebagai tuan rumah. Sehingga Indonesia menggantikan posisi Brunei.

Hal ini dituangkan dalam Kepres NO I Tahun 1996 tentang Sea Games XIX di Jakarta. Sebagai tindak lanjut maka terbitlah Kepmenkokesra tentang mitra penyelenggara swasta yang diminta bantuan mengumpulkan dana untuk SEA GAMES.

Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama menjelaskan dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997 telah diikutsertakan konsorsium swasta dan menunjuk konsorsium swasta yang diketuai oleh Saudara Bambang Trihatmodjo, sebagai mitra penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997. Konsorsium diminta menyediakan maksimal dana Rp70 Miliar.

Konsorsium mempunyai tugas antara lain menyediakan dana untuk penyelenggaraan Sea Games XIX Tahun 1997. Dalam penyelenggaraannya, konsorsium mengalami kekurangan dana dan negara memberikan pinjaman yang pada akhirnya menjadi utang konsorsium kepada negara (piutang negara), pungkas Setya.

Hal itu kemudian dituangkan dalam MoU antara PT. Tata Insani Mukti sebagai pelaksana konsorsium dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Namun ternyata biaya yang diperlukan melebihi kesanggupan konsorsium. Sebab selain biaya penyelenggaraan SEA Games juga diperlukan biaya pembinaan atlet.

Karena tidak punya budget SEA Games dalam APBN maka negara melalui Setneg mengambil pinjaman dari dana reboisasi KLH. Setneg memberikan pinjaman kepada Konsorsium swasta mitra penyelenggara SEA Games XIX 1997, dengan jangka waktu 8 Oktober 1997 hingga 8 Oktober 1998 dengan konsensus Presiden dengan konsorsium. Apabila hasil audit melebihi Rp70 Miliar maka dana pinjaman tersebut akan dikonversi menjadi Bantuan Presiden (Banpres) SEA Games XIX karena event ini adalah kepentingan dan hajat Negara.

Namun yang terjadi, 20 Mei 1998 Presiden Soeharto mundur dari RI I. Perubahan situasi politik nasional ini sangat mempengaruhi mekanisme yang ada. Sehingga ditahun 1998 dilakukan audit dengan hasilnua biaya SEA Games yang dikeluarkan konsorsium sebesar Rp156 Miliar. Biaya yang dikeluarkan konsorsium ini sudah dilaporkan kepada Menpora, Mensetneg dan KONI.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan akan kembali melakukan penagihan utang negara kepada Bambang Trihatmodjo. Penagihan itu bakal dilakukan terlebih setelah gugatan yang dilayangkan putra Soeharto ini ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Tri Wahyuningsih Retno Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan penagihan seperti biasa. Prosesnya bakal dilakukan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk (kasus ini) pengurusannya terus berlanjut seperti biasa, jadi kita tetap melakukan penagihan seperti ketentuan PUPN. Proses berjalan seperti biasa, penagihan kembali, ucap dia.

Bambang sebelumnya mengajukan gugatan atas keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun akhirnya gugatan yang tercatat di PTUN dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT ini akhirnya ditolak sehingga tidak dilanjutkan.

Gugatan yang dipermasalahkan adalah Keputusan Menteri Keuangan No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr.Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara. (*)

Artikel Asli