Keluarkan Instruksi Polisi Humanis, Pengamat Anggap Kapolri Lambat

jawapos | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 13:55
Keluarkan Instruksi Polisi Humanis, Pengamat Anggap Kapolri Lambat

JawaPos.com Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada seluruh Polda untuk bersikap humanis kepada masyarakat dalam pengamanan di setiap kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi hal tersebut, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, Kapolri Sigit bertindak setelah Presiden Jokowi memberikan respons. Misalnya mengundang peternak asal Blitar yang diundang ke Istana Kepresidenan setelah membentangkan poster di depan Presiden Jokowi.

Sehingga Bambang menilai Kapolri Sigit lambat dalam bertindak. Padahal seharusnya Kapolri Sigit bisa menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi tersebut sedari awal.

Ini artinya, Kapolri saat ini gagal menterjemahkan keinginan presiden terkait bagaimana kepolisian menjaga kamtibmas. Dan ini adalah yang ke sekian, setelah Presiden menelepon Kapolri terkait pungli di tanjung priok beberapa waktu lalu, ujar Bambang kepada JawaPos.com, Kamis (16/9).

Oleh sebab itu, menurut Bambang, menuturkan Kapolri Sigit ke depannya bisa membaca keinginan Presiden Jokowi tersebut. Sebab bisa saja Jokowi kecewa dan menganti Kapolri.

Bagi Jenderal Listyo Sigit, ini harus menjadi sinyal bahwa Presiden juga bisa tidak berkenan dan bisa me-reshuffle nya tiba-tiba bila tak bisa menterjemahkan keinginan Presiden dengan baik, katanya.

Bambang menambahkan, Kapolri Sigit harus memastikan instruksi yang dikeluarkan tersebut benar-benar diterapkan oleh seluruh Polda di tanah air. Sebab instruksi tidak berarti tanpa adanya pengawasan.

Jargon pengedepanan tindakan yg humanis, tidak represif itu standart normatif kepolisian. Menjadi sangat klise bila itu diulang tanpa ada implementasi yang berarti di lapangan, katanya.

Termask apakah ada sanksi bagi anggota yang arogan atau bertindak over pada masyarakat? Itu semua bisa dilakukan dengan sistem kontrol dan penegakan disiplin yang kuat di internal. Tanpa ada penegakan aturan yang tegas di internal, pelanggaran akan terus terulang dan juklak itu hanya sekedar aturan di atas kertas, tambahnya.

Bambang menuturkan, pada dasarnya juklak yang dikeluarkan Kapolri Sigit itu tidak diperlukan bila anggota kepolisian memahami dan mengimplementasikan janji korsanya, yakni Tribrata dan Catur Prasetya.

Bukan sekedar menghafal, atau bahkan saat ini banyak anggota kepolisian yang tak hafal juga dengan janji untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan melayani pemerintah saja atau kelompok tertentu saja, ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya terkait penyampaian aspirasi oleh masyarakat ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan.Sigit memerintahkan kepada jajarannya untuk menyikapi penyampaian aspirasi secara humanis.

Arahan tersebut disampaikan Jenderal Sigit lewat surat telegram Kapolri dengan nomor: STR/862/IX/PAM.3./2021 tertanggal 15 September 2021. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Asops Irjen Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Arahan Kapolri tersebut dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono. Dia menyebut surat TR Kapolri ini dikeluarkan menyusul adanya sejumlah kejadian saat kunjungan Presiden Jokowi ke daerah.

Argo juga mengatakan, arahan Kapolri Sigit ini menyusul adanya sejumlah kejadian penyampaian aspirasi saat kunjungan Presiden di beberapa daerah.

Kejadian tersebut yakni ketika simpatisan eks ormas FPI atau alumni 212 mencoba memasang poster di Waduk Pringsewu pada 2 September lalu. Kemudian pada saat kunjungan Jokowi ke Blitar tertanggal 7 September dan kunjungan Jokowi ke Solo pada 13 September.Kemudian pada 13 September terjadi saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di kompleks UNS dan terdapat 10 mahasiswa yang bawa spanduk dan poster.

Artikel Asli