Komisi III: Kapolri Menjunjung Tinggi Nilai Demokrasi dan Keadilan

jawapos | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 13:47
Komisi III: Kapolri Menjunjung Tinggi Nilai Demokrasi dan Keadilan

JawaPos.com Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan agar jajaran Polda untuk bersikap humanis dan tidak reaktif. Hal ini menyusul beberapa aksi masyarakat dan mahasiswa saat menyampaikan aspirasi ketika kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta mengatakan tindakan Kapolri Sigit tersebut dimaksudkan untuk memberikan aspek kepastian hukum bagi para aparatur kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk mengmanakan kunjugan kerja kepala negara. Dari instruksi Kapolri itu akan sangat memberikan dampak manfaat yang besar.

Akan terjadi keseragaman dalam setiap tindakan yang diambil oleh aparat Kepolisian dalam menangani kejadian khususnya penyampaian aspirasi oleh masyarakat dalam kunjungan kerja Presiden, ujar Wayan kepada JawaPos.com , Kamis (16/9).

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menuturkan dari aspek keadilan juga instruksi Kapolri Sigit tersebut itu menunjukan efek keadilan yang luar biasa.

Perintah untuk melakukan penindakan secara humanis kepada masyarakat yang melakukan kegiatan penyampaian aspirasi memperlihatkan bahwa Kapolri sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi yang didalamnya terdapat unsur keadilan, katanya.

Wayan mengatakan, pada prinsipnya Presiden Jokowi dan Kapolri Sigit menunjukan bahwa penyampaian aspirasi oleh masyarakat merupakan hal yang lumrah dalam iklim negara demokrasi. Jadi siapa pun dan kapan pun aspirasi dapat disampaikan oleh masyarakat, ungkapnya.

Wayan berujar, yang menjadi titik krusial adalah demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa aturan. Dia menjelaskan, merujuk Pasal 28J UUD 1945 tegas memberikan penegasan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU.

Itu dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tuturnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan arahan kepada jajarannya terkait penyampaian aspirasi oleh masyarakat ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan. Sigit memerintahkan kepada jajarannya untuk menyikapi penyampaian aspirasi secara humanis.

Arahan tersebut disampaikan Jenderal Sigit lewat surat telegram Kapolri dengan nomor: STR/862/IX/PAM.3./2021 tertanggal 15 September 2021. Surat telegram tersebut ditandatangani oleh Asops Irjen Sugianto atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Arahan Kapolri tersebut dibenarkan oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono. Dia menyebut surat TR Kapolri ini dikeluarkan menyusul adanya sejumlah kejadian saat kunjungan Presiden Jokowi ke daerah.

Argo mengatakan arahan Kapolri Sigit ini menyusul adanya sejumlah kejadian penyampaian aspirasi saat kunjungan Presiden di beberapa daerah.

Kejadian tersebut yakni ketika simpatisan eks ormas FPI atau alumni 212 mencoba memasang poster di Waduk Pringsewu pada 2 September lalu. Kemudian pada saat kunjungan Jokowi ke Blitar tertanggal 7 September dan kunjungan Jokowi ke Solo pada 13 September. Kemudian pada 13 September terjadi saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di kompleks UNS dan terdapat 10 mahasiswa yang bawa spanduk dan poster.

Artikel Asli