Lancarin Proses Pengadaan Tanah Di Munjul Adonara Propertindo Diduga Hadiahi Barang Buat Para Pejabat Sarana Jaya

rm.id | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 13:33
Lancarin Proses Pengadaan Tanah Di Munjul Adonara Propertindo Diduga Hadiahi Barang Buat Para Pejabat Sarana Jaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya pemberian barang dari PT Adonara Propertindo kepada sejumlah pihak di Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Diduga, pemberian barang-barang itu merupakan "pelicin" proyek pengadaan tanah di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur pada 2017, yang berujung praktik rasuah.

Hal ini didalami penyidik komisi antirasuah dari Senior Manajer Divisi Keuangan dan Akuntansi Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mohamad Wahyudi Hidayat, saat memeriksanya pada Rabu (15/9) kemarin.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan dugaan adanya pemberian dalam bentuk barang dari PT AP (Adonara Propertindo) kepada pihak-pihak tertentu di Perumda Pembangunan Sarana Jaya," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri lewat pesan singkat, Kamis (16/9).

Sebelumnya, komisi pimpinan Firli Bahuri cs mengungkapkan, sejumlah pihak di Perumda Pembangunan Sarana Jaya diduga menerima sejumlah kendaraan dari PT Adonara Propertindo.

Hal ini digali penyidik KPK dari perwakilan Staf Manager Penjualan Dealer Yamaha Dwi Kencana Motor, yang digarap sebagai saksi dalam kasus ini, Kamis (9/9).

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, tahun 2019.

Kelimanya adalah mantan Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Ardian.

Kemudian, Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar, serta PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi.

KPK menduga, pelaksanaan pengadaan tanah di Munjul oleh Perumda Sarana Jaya dilakukan dengan tidak sesuai prosedur.

Antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah, tidak dilakukan kajian appraisal dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait.

Kemudian, beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP serta adanya dokumen yang disusun secara backdate, serta adanya kesepakatan harga awal antara pihak Anja Runtuwene dan Perumda Sarana Jaya sebelum proses negosiasi dilakukan.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga dirugikan sedikitnya Rp 152,5 miliar. [OKT]

Artikel Asli