Wapres Ingin PTM Terbatas Dipercepat

republika | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 13:27
Wapres Ingin PTM Terbatas Dipercepat

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pembukaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas menjadi target yang pemerintah ingin percepat saat ini. Karena itu, Pemerintah mengejar percepatan vaksinasi menuju pembukaan PTM terbatas.

"Masalah belajar tatap muka ini merupakan target yang ingin kita percepat, maka vaksinasi di kalangan pelajar, guru-guru, jadi sesuatu yang harus diprioritaskan," ujar Wapres saat konferensi pers melalui daring di sela kunjungan kerja ke Provinsi Banten, Kamis (16/9).

Wapres menilai, pembukaan PTM terbatas saat ini menjadi penting untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Sebab, banyak pihak mengeluhkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui daring selama pandemi Covid-19, tidak optimal.

Apalagi kata Wapres, untuk daerah yang tidak terjangkau sinyal internet.

"Jadi sangat kurang, apalagi kalau daerahnya internetnya blank atau tidak tertangkap, lemah. Kan mereka sebenarnya tidak belajar, bukan lagi belajar daring tapi tdk belajar," kata Wapres.

Namun demikian, dalam pelaksanaan PTM terbatas nantinya, pemerintah meminta agar protokol kesehatan tetap dijalankan. Sebab, kata Wapres, virus Covid-19 tidak akan berakhir dalam waktu cepat dan obatnya juga belum diketemukan.

Karena itu, kunci yang penting saat ini yakni ketahanan masyarakat untuk memperkecil risiko.

"Kalau bisa dihilangkan, menghilangkan bahaya itu menjadi kewajiban. kalau tidak paling tidak meminimalkan, memperkecil bahaya itu," kata Wapres.

Setelah sebelumnya menyambangi sejumlah sekolah di DKI Jakarta dan Bogor, Wapred kembali melakukan peninjauan ke sekolah yaini SMA 19 Kabupaten Tangerang, Kamis (16/9).

Di kunjungan kali ini, Wapres melihat langsung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang digelar secara terbatas. Wapres mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta jajaran serta pihak SMAN 19 Kabupaten Tangerang yang telah menyiapkan PTM terbatas sesuai protokol kesehatan

Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, serta Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, sekolah diharuskan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur penerapan protokol kesehatan secara ketat. Aturan harus dipatuhi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, orangtua, serta tamu di lingkungan sekolah.

"Kunci terwujudnya keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah program vaksinasi yang berperan vital dan sangat penting," katanya.

Turut mendampingi Wapres pada peninjauan PTM kali ini, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani, serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Kabupaten Tangerang Mohamad Bayuni.

Artikel Asli