Tak Berizin, Pemda KLU Hentikan Pembangunan Pusat Oleh-Oleh di Teluk Nara

lombokpost | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 12:22
Tak Berizin, Pemda KLU Hentikan Pembangunan Pusat Oleh-Oleh di Teluk Nara

TANJUNG -Pemda Lombok Utara menghentikan aktivitas pembangunan pusat oleh-oleh S (inisial, Red), di area Pelabuhan Teluk Nara. Tindakan ini dilakukan mengingat usaha tersebut diduga belum mengantongi izin membangun.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Lombok Utara H Rusdi menuturkan, penertiban berawal dari adanya aduan warga.

Tim penertiban sudah kita instruksikan untuk tindak lanjut ke lapangan, ujar dia, Rabu (15/9).

Bersamaan dengan itu pihaknya juga melayangkan surat teguran. Sehingga S diharapkan disiplin mengikuti prosedur. Lebih dulu dengan menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan.

Kita sudah berikan surat teguran untuk hentikan pekerjaan itu sementara, sambung dia.

Penertiban tersebut ditegaskan Rusdi bukan berarti pemda melarang investor menanamkan modal. Namun ada aturan menyangkut tata ruang dan izin yang mesti diselesaikan lebih dulu.

Meskipun area Pelabuhan Teluk Nara merupakan zona dukungan pariwisata, tetap harus dikonsultasikan lebih dulu sebelum membangun. Di sana juga ada lahan pemda yang belum dimanfaatkan, sehingga arah pembangunan ke depan harus ditata. Sehingga investasi dan layanan pemerintah bisa berjalan selaras.

Jika belum diindahkan kami akan lakukan rapat kemudian menindaklagi secara tegas, tandas dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perizinan, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Lombok Utara Chairil Furqon membenarkan S belum mengantongi izin. Berbicara mengenai aturan seperti roi pantai daerah juga belum dipatuhi. Ketika surat teguran sudah diberikan, ia berharap pengusaha yang bersangkutan mau untuk mengurus izin terlebih dulu.

Kalau kita terkait dengan izin membangunnya belum ada proses itu yang kita lakukan tindakan, jelas dia.

Jika nantinya sudah diurus semua, maka bukan tidak mungkin pemda mengizinkan kembali pembangunan yang sudah berjalan. Namun jika tidak ada itikad baik, ada tim penertiban yang akan mengambil langkah tegas lebih lanjut.

Makanya seharusnya prosesnya perizinan dulu. Untuk ranah penertiban ada di pembangunan, nanti kita lihat, pungkas mantan kabid tenaga kerja itu. (fer/r9)

Artikel Asli