Jaksa Agung: Saya Belum Percaya Ada Daerah 100 Persen Bebas dari Korupsi

limapagi.id | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 10:00
Jaksa Agung: Saya Belum Percaya Ada Daerah 100 Persen Bebas dari Korupsi

LIMAPAGI - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin meminta jajarannya serius dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Hal itu dia sampaikan dalam rapat kerja teknis bidang tindak pidana khusus yang digelar sejak Rabu, 15 September 2021 hingga Kamis, 16 September 2021.

"Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100 persen bebas dari kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan saudara untuk mengungkapnya," kata Burhanuddin di Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 September 2021.

Mengawali arahannya, Burhanuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran bidang pidana khusus (Pidsus) atas keseriusan dan dedikasinya dalam menjalankan tugas di tengah pandemi Covid-19.

Burhanuddin yakin, kerja keras itu akan berbanding lurus dengan upaya membangun dan memulihkan kembali kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum.

"Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dan perlu diingatkan dalam kesempatan ini bahwa semakin keras kita memerangi korupsi, maka tentunya akan banyak muncul hambatan," ujarnya.

"Bahkan, belakangan ini muncul tren corruptors fight back! Jangan takut dan jangan gentar, selama saudara sekalian bekerja secara baik, profesional dan cermat, saya akan menjaga kalian," kata Burhanuddin lagi.

Burhanuddin berharap, bidang Pidsus bisa menjadi role model dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang baik dan benar, yaitu penanganan perkara yang tidak hanya mampu menghukum dan memberikan efek jera.

"Namun, juga mampu memulihkan kerugian keuangan negara, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta memperbaiki tata kelola," katanya.

Burhanuddin melanjutkan, dirinya tidak akan bosan mengingatkan bahwa ada evaluasi kepada setiap kepala satuan kerja baik itu Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang berkinerja kurang maksimal.

"Yaitu tidak mampu mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Saya ingatkan sekali lagi ini bukan targeting! Akan tetapi saya minta saudara sekalian mengoptimalisasi fungsi pemberantasan korupsi," ucap dia.

Menurut Burhanuddin, salah satu indikator tingkat kepercayaan pemerintah kepada Kejaksaan, diukur dengan ditambahkannya anggaran penanganan tindak pidana korupsi di setiap satuan kerja (satker).

Lebih lanjut, dia meminta setiap satker Kejari harus mampu mengangkat minimal dua perkara tindak pidana korupsi.

"Namun demikian, perlu digarisbawahi saya juga tidak menghendaki saudara mengangkat kasus secara serampangan dan asal-asalan. Serta saya juga tekankan kepada saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetapi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarakat," tuturnya.

Artikel Asli