Segini Kerugian Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Babakan Mataram

lombokpost | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 10:00
Segini Kerugian Pengelolaan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Babakan Mataram

MATARAM -Penyidik telah menemukan potensi kerugian negara dugaan korupsi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) Puskesmas Babakan tahun 2017-2019. Temuan kita potensinya mencapai Rp 740-an juta, sebut Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa, Rabu (15/9).

Potensi kerugian negara itu didapatkan berdasarkan hasil penyelidikan. Mulai dari pemeriksaan data, dokumen, dan pemeriksaan para saksi. Temuan potensi itu dari perhitungan mandiri penyidik, ujarnya.

Temuan potensi kerugian negara itu menjadi salah satu dasar meningkatkan penanganan kasus tersebut ke penyidikan. Polisi juga menemukan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus tersebut. Menurut kami dua unsur itu sudah menguatkan tindak pidana korupsinya, ungkapnya.

Dalam kasus tersebut, Puskesmas Babakan menerima dana kapitasi JKN Rp 1,1 miliar per tahun. Mereka mendapatkan suntikan anggaran itu berdasarkan 15 ribu pesertaa BPJS yang terdaftar di puskesmas tersebut. Total penerimaan selama 2017-2019 sejumlah Rp 3,3 miliar.

Berdasarkan ketentuan, penggunaan anggaran 60 persen digunakan untuk pembayaran tenaga kesehatan (nakes) atau non nakes. Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan jabatan, ketenagaan, dan kehadiran.

Sedangkan 40 persen digunakan operasional. Seperti pembelian obat-obatan dan pembiayaan lainnya. Diduga penggunaan anggaran tersebut tidak sesuai ketentuan. Diduga ada mark up dan pemotongan insentif nakes maupun non nakes.

Kadek Adi mengatakan, temuan awal penyidik itu belum final. Hanya saja temuan itu menjadi dasar untuk dikoordinasikan dengan auditor. Kita sudah ekspose (gelar perkara) dengan auditor dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Nanti hasil audit dari BPKP yang kita gunakan, ujarnya.

Bisa saja hasil audit dari BPKP berkurang atau bertambah. Tergantung dari hasil perhitungannya. Tunggu saja hasil audit BPKP, pungkasnya. (arl/r1)

Artikel Asli