Firli Harusnya Tunggu Keputusan Presiden Sebelum Pecat 57 Pegawai KPK

jawapos | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 09:52
Firli Harusnya Tunggu Keputusan Presiden Sebelum Pecat 57 Pegawai KPK

JawaPos.com Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo menyesalkan keputusan sepihak Pimpinan KPK yang memilih untuk memecat 57 pegawai. Seharusnya, pimpinan KPK yang dikomandoi Firli Bahuri menunggu keputusan Presiden.

Pemecatan terhadap 57 pegawai setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan asesmen tes wawasan kebangsaan konstitusional dan tidak melanggar hukum.

Pemberhentian secara sepihak terhadap 57 pegawai KPK yang berintegritas dan telah bekerja memberantas korupsi sampai detik ini, pada awalnya ketika ada putusan MA kami menduga bahwa pimpinan KPK akan menunggu putusan dari Presiden. Karena sudah ada arahan dari Presiden 75 orang pegawai KPK termasuk kami tidak boleh diberhentikan atas dasar TWK, kata Yudi, Kamis (16/9).

Yudi menyesalkan secara sepihak langkah Firli Bahuri cs yang justru memilih memecat 57 pegawai KPK pada 30 September 2021 nanti. Dia menyebut, Firli secara nyata telah melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Berani memberhentikan 57 pegawai KPK artinya pimpinan KPK sudah secara nyata berani memperlemah pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, justru menjadi momentum kita bahwa pemberantasan korupsi sedang dibajak, ucap Yudi.

Penyidik KPK nonaktif ini belum mengambil langkah apapun setelah adanya pemecatan resmi dari Firli Bahuri Cs. Dia mengaku akan konsolidasi terlebih dahulu untuk menentukan menyikapi keputusan tersebut.

Kami akan konsolidasi langkah apa yang akan kami tempuh. Sampai hari ini, kami masih menunggu dan masih setia putusan dari Presiden ketika memberikan arahan yang lalu bahwa tidak boleh diberhentikan. Kami masih menunggu arahan Presiden Joko Widodo terkait 57 pegawai KPK yang diberhentikan, tegas Yudi.

Sebelumnya, pimpinan KPK mengatakan memecat 57 pegawai nonaktif pada 30 September 2021 nanti. Puluhan pegawai itu merupakan para pegawai lembaga antirasuah, yang tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).

Memberhentikan dengan hormat kepada pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) per tanggal 30 September 2021, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (15/9).

Pemecatan ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lembaga
Administrasi Negara (LAN), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Sementara itu, pada Rabu (14/9), KPK juga baru melantik 18 pegawai yang sempat gagal TWK menjadi ASN.

18 pegawai diberi kesempatan untuk memenuhi syarat melalui Diklat Bela Negara yang telah dilaksanakan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021, ujar Alex.

Alex menambahkan pemberhentian 57 pegawai KPK itu dilakukan dengan alasan tuntutan organisasi. Menurutnya, sesuai jeda waktu proses peralihan yang wajib dilaksanakan oleh KPK yaitu paling lama dua tahun, kepada pegawai KPK yang dinyatakan TMS dan tidak mengikuti pembinaan melalui Diklat Bela Negara.

Diberhentikan dengan hormat dari pegawai KPK berdasarkan PP 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK pasal 18 dan 19 ayat (3) huruf d yakni tuntutan organisasi, pungkasnya.

Artikel Asli