Pengelolaan Parkir di RSUD akan Diaudit

suarantb | Nasional | Published at Kamis, 16 September 2021 - 01:29
Pengelolaan Parkir di RSUD akan Diaudit

Mataram (Suara NTB) Kisruh pengelolaan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram berlanjut. Inspektorat siap turun tangan mengaudit pengelolaan tersebut. Termasuk mengkaji kembali perpanjangan kontrak.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Lalu Alwan Basri dikonfirmasi pada Rabu, 15 September 2021 mengaku, perpanjangan kontrak kerjasama pengelolaan parkir rumah sakit telah dibahas bersama Badan Keuangan Daerah (BKD). Karena jauh sebelumnya, surat kuasa khusus (SKK) telah diserahkan oleh BKD ke Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk menyelesaikan tunggakan kerugian negara terhadap pajak yang belum disetor.

Celah itu akan menjadi pintu masuk Inspektorat untuk menguji sejauh mana alasan dari manajemen rumah sakit maupun BKD. Prinsipnya kami siap saja mengaudit, kata Alwan.

Karena ini berkaitan dengan pendapatan daerah berupa pajak, maka kewenangan penyelesaian di BKD atau Kejaksaan yang sudah diberikan kewenangan untuk menagih rekanan. Alwan menambahkan, beda halnya apabila itu berkaitan dengan temuan Inspektorat. Mekanisme penyelesaiannya melalui sidang majelis tim tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR). Kalau parkir ini pengelolaan tersendiri berkaitan dengan pajak, tandasnya.

Sebelum pihaknya melakukan audit pengelolaan, Alwan menyarankan antara BKD dan RSUD Kota Mataram menyelesaikan terlebih dahulu. Artinya, harus ada titik temu kenapa dilakukan perpanjangan kontrak sementara BKD menilai pengelola wanprestasi.

Diketahui, manajemen rumah sakit sebelumnya sudah menerima surat perintah yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito untuk mengevaluasi kembali kerjasama pengelolaan parkir rumah sakit.

Evaluasi itu dikarenakan pengelola tidak kooperatif menyelesaikan tunggakan pajak parkir sejak tahun 2018 lalu. Komitmen membayar dengan cara dicicil justru tidak dijalani.

Plt Direktur RSUD Kota Mataram, Lalu Martawang justru sepakat kontrak kerjasama pengelolaan parkir diputus. Secara terang pengelola dinilai wanprestasi oleh pemkot, sehingga harus dikenakan sanksi tegas.

Sementara itu, Kepala BKD, H. M. Syakirin Hukmi sampai saat ini, belum mengetahui isi kontrak pengelolaan parkir rumah sakit. Justru, ia mempertanyakan pertimbangan manajemen rumah sakit memperpanjang kerjasama, sementara rekanan dinyatakan wanprestasi. Celah pemutusan kontrak pada izin parkir.

Perusahaan diketahui sejak 2018 tidak mengantongi izin pengelolaan parkir. Dasar itu kata Syakirin, sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait, sehingga menjadi bahan laporan ke pimpinan. Keputusan apakah diputus kontrak atau tidak tergantung keputusan pimpinan. Kita pelajari dulu terkait dengan parkir itu sendiri, jawabnya.

Komunikasi dengan pihak pengelola sebelumnya sudah dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Status Mataram level IV penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi kendala. (cem)

Artikel Pengelolaan Parkir di RSUD akan Diaudit pertama kali tampil pada SuaraNTB.

Artikel Asli