Pengembangan Perpustakaan Jadi Tanggung Jawab Bersama

koran-jakarta.com | Nasional | Published at 15/09/2021 13:17
Pengembangan Perpustakaan Jadi Tanggung Jawab Bersama

JAKARTA - Untuk melestarikan budaya membaca, pengembangan perpustakaan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan insan yang cakap, tangguh, dan andal. Dari tangan-tangan mereka, daya jangkau kebermanfaatan perpustakaan dan literasi tersebar hingga ke pelosok negeri.

Melihat hal ini, segala kerja keras dan semangat yang ditunjukkan, Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) secara khusus memberikan apresiasi berupa penghargaan tertinggi Nugra Jasadharma Pustaloka. Nugra Jasadharma Pustaloka adalah penghargaan kepada insan yang mendedikasikan upaya pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan serta upaya yang konsisten menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan literasi di Indonesia.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyatakan, saat ini, peran pemerintah daerah terhadap pengembangan perpustakaan semakin kuat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Kami yakin akan kontribusi dari pemerintah daerah, untuk memiliki kebijakan dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia. Di mana parameter literasi saat ini adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global," ungkap Syarif Bando dalam Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2021 yang digelar secara hybrid, kamarin.

Maka dari itu, ujar Syarif, Perpusnas wajib merumuskan kebijakan di bidang perpustakaan. Sebagaimana mengacu pada visi Presiden Joko Widodo tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

"Karena kita tahu bahwa hanya ada tiga hal yang menentukan majunya suatu negara, yang pertama adalah visinya jauh ke depan, yang kedua strateginya, dan yang ketiga eksekusinya. Tanpa visi, tanpa strategi, tanpa eksekusi kita akan terus terbelakang. Sehingga diperlukan pemahaman yang sama tentang literasi," jelasnya.

Syarif menegaskan, puncak dari tingkatan literasi adalah kemampuan menciptakan barang dan jasa yang bermutu yang dapat digunakan dalam kompetisi global. Dia meyakini pemerintah daerah akan berkontribusi untuk memiliki kebijakan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat Indonesia.

Kondisi kegemaran membaca di Indonesia saat ini mengalami kendala keterbatasan bahan bacaan untuk masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, rasio buku dengan jumlah penduduk masih 1:90. Artinya, satu buku ditunggu 90 penduduk. Padahal idealnya Indonesia memerlukan tiga buku baru tiap orang tiap tahunnya sesuai standar UNESCO. Oleh karena itu, pengadaan koleksi bahan bacaan berbasis lokal konten terus digemakan agar setiap masyarakat di daerah wajib mengetahui asal usul kebudayaan dan kearifan lokalnya.

"Saya kira setiap daerah harus bertanggung jawab untuk menuliskan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Penting sekali bagi kita untuk menumbuhkan buku-buku lokal konten untuk masyarakat," jelasnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bahtiar yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri menyatakan pergelaran Gemilang terasa istimewa yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Kunjung Perpustakaan yang diperingati setiap 14 September. Menurutnya, hal ini merupakan inovasi dalam menggerakkan hal yang tadinya tidak terlalu diminati banyak orang, menjadi sangat menyenangkan.

Bahtiar menegaskan selama tiga tahun terakhir, Kemendagri mendukung penuh penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan melalui regulasi yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggara pemerintahan daerah, untuk memastikan pemerintahan daerah memiliki legal standing mendukung program perpustakaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

"Maka baik dari sisi pengembangan kelembagaan kami dukung, kemudian dari sisi penganggaran, pedoman penyusunan APBD, kemudian sampai detail ada puluhan bahkan ada banyak sekali program kita sengaja buat detail sekali dalam penyusunan APBD itu, supaya ada kepastian dan ada pedoman atau petunjuk yang lebih operasional memastikan rekan-rekan dari unit kerja yang menyelenggarakan urusan perpustakaan daerah bisa mendukung kegiatan hal ini," urainya.

Dia menambahkan, Perpusnas memiliki kelebihan dibandingkan instansi lain yakni netral. Perpusnas bisa menjangkau eksekutif, yudikatif, legislatif, baik di level pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar diberikan penghargaan untuk para pihak di bidang yudikatif baik di tingkat pusat maupun daerah, dan juga lembaga legislatif.

"Di antara beliau-beliau dan lembaga tersebut itu menunjukkan tanda-tanda dan dedikasinya ikut membangun perpustakaan dan mengembangkan perpustakaan dengan berbagai cara dan metode yang mereka buat dan inovasi-inovasi," jelasnya.

Artikel Asli