KPK Respons Kabar Novel Baswedan Cs Diberhentikan pada 1 Oktober 2021

jawapos | Nasional | Published at 15/09/2021 11:30
KPK Respons Kabar Novel Baswedan Cs Diberhentikan pada 1 Oktober 2021

JawaPos.com Sebanyak 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak akan bekerja lagi pada 1 Oktober 2021. Lembaga antirasuah memastikan memberikan penjelasan terkait kabar akan diberhentikan secara hormat para pegawai nonaktif tersebut.

Mereka antara lain Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Rasamala Aritonang, Hotman Tambunan, dan lain-lain.

Nanti ada waktunya dijelaskan oleh KPK kepada publik, kata Ketua KPK Firli Bahuri dikonfirmasi, Rabu (15/9).

Firli meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi negatif terlebih dahulu. Pasalnya, KPK belum membenarkan hal tersebut secara resmi.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini menyatakan, pihaknya saat ini sedang sibuk menyiapkan pelantikan untuk 18 pegawai yang lolos dalam pelatihan dan pendidikan bela negara untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN). Pelantikan rencananya dilakukan pada pukul 14.00 WIB, Rabu (15/9).

Kita lantik dan ambil sumpah yang 18 pegawai dulu ya, ucap Firli.

Terpisah, pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pelantikan terhadap 18 pegawai yang sebelumnya dinyatakan gagal TWK setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara pada 22 Juli-20 Agustus 2021. Pelantikan akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK Cahya H. Harefa.

Para pegawai ini sebelumnya telah mengikuti diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan RI. Mereka telah mendapatkan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung, ucap Ali.

Ali menjelaskan, studi dasar yang diikuti 18 pegawai itu mencakup wawasan kebangsaan seperti 4 Konsensus Dasar Negara, Sishankamrata, kepemimpinan berwawasan bela negara, serta pencegahan dan penanggulangan terorisme/radikalisme dan konflik sosial.

Kemudian studi inti yakni mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan dasar bela negara. Sedangkan studi pendukung antara lain, pelaksanaan upacara pembukaan dan penutupan, muatan lokal KPK, serta bimbingan dan pengasuhan

Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN merupakan amanat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal ini sebagaimana termuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.

Pegawai yang dilantik hari ini, Rabu (15/9), akan segera bergabung dan memperkuat kinerja di unit kerja masing-masing, pungkasnya.

Artikel Asli