Utang Luar Negeri Tembus Rp 5,922 T, BI: Masih Aman

rm.id | Nasional | Published at 15/09/2021 11:40
Utang Luar Negeri Tembus Rp 5,922 T, BI: Masih Aman

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2021 tercatat 415,7 miliar dolar AS atau Rp 5.922,0 triliun. Jumlah tersebut naik 1,7 persen dibandingkan periode sama tahun lalu( year on year/ yoy)

Meski begitu, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya yang mencapai 2 persen. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN pemerintah, ujar Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, Rabu (15/9).

ULN pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di Juli 2021 mencapai 205,9 miliar dolar AS atau Rp 2.933,2 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 3,5 persen yoy dan melambat dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2021 sebesar 4,3 persen yoy.

BI menyebut, perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi Covid-19. Namun dengan tetap menjaga kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan ULN melalui pelunasan pokok pinjaman yang jatuh tempo, jelasnya.

Sesuai strategi pembiayaan yang telah ditetapkan, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing ( dual-currency ) yaitu dolar AS dan Euro pada Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Penerbitan SBN valuta asing tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS, ujar Erwin.

Pemerintah terus berkomitmen mengelola ULN Pemerintah secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas. Antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).

Posisi ULN pemerintah aman dan hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah, katanya.

Sementara ULN swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. ULN swasta pada Juli 2021 tumbuh rendah sebesar 0,1 persen yoy, setelah mengalami kontraksi sebesar 0,2 persen yoy pada Juni 2021. Pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen yoy, meski melambat dari 1,7 persen pada bulan sebelumnya.

Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1 persen yoy, lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen yoy. Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Juli 2021 tercatat sebesar 207,0 miliar dolar AS atau Rp 2.948,9 triliun menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 207,8 miliar dolar AS atau Rp 2.960,3 triliun.

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada Juli 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 36,6 persen menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,5 persen.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,3 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya, ujarnya

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. [ DWI ]

Artikel Asli