Diungkap Krisdayanti Enaknya, Anggota DPR Dapat Duit Ratusan Juta

rm.id | Nasional | Published at 15/09/2021 07:35
Diungkap Krisdayanti Enaknya, Anggota DPR Dapat Duit Ratusan Juta

Krisdayanti, diva musik pop Tanah Air yang kini jadi Anggota DPR, blak-blakan soal gaji, tunjangan sampai duit reses yang diterimanya sebagai wakil rakyat. Menurut politisi PDIP itu, totalnya mencapai ratusan juta. Duh, enaknya jadi anggota DPR ya...

Krisdayanti mengungkapkan hal tersebut dalam podcast bersama politikus Akbar Faizal di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, Senin (13/9). Tayangan itu berjudul: Nekat! Krisdayanti Berani Bicara Politik Di Sini!

Sampai tadi malam, video berdurasi 52 menit itu sudah ditonton lebih dari 7 ribu orang. Dari berbagai macam topik yang dibahas, ada satu yang menarik. Yakni, penghasilan fantastis Krisdayanti selama jadi anggota DPR.

Menurut dia, setiap bulan mendapatkan dua kali gaji. Pertama, setiap tanggal 1 mendapatkan gaji Rp 16 juta. Kedua, setiap tanggal 5 yang jumlahnya mencapai Rp 59 juta. Total apinya dalam sebulan, dia bisa mengantongi Rp 75 juta.

Akbar yang lebih dulu menjadi anggota DPR lantas mengkoreksi pernyataan Krisdayanti. Menurut Akbar, yang Rp 16 juta merupakan gaji pokok, sementara yang Rp 59 juta adalah tunjangan.

Selain gaji dan tunjangan, Kridayanti juga mengaku masih menerima duit reses untuk menyerap aspirasi. Jumlahnya sebesar Rp 450 juta. Duit tersebut diberikan lima kali dalam setahun.

Kita juga harus menyerap aspirasi. Artinya, di setiap 20 titik, di setiap kehadiran kita, bebernya.

Tidak hanya sampai di situ, Krisdayanti juga mengaku mendapatkan duit kunjungan daerah pemilihan (dapil) yang besarannya mencapai Rp 140 juta. Duit ini diberikan delapan kali dalam setahun.

Bagaimana tanggapan anggota DPR lain? Anggota DPR Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengaku, setiap bulan tidak pernah mengantongi lebih dari Rp 25 juta. Rinciannya, total gaji dan tunjangan per bulan sekitar Rp 60 juta, dikurangi iuran untuk fraksi.

Sementara duit reses maupun aspirasi, dicairkan sesuai dengan kegiatan yang akan dikerjakan. Kata Hendrawan, dana itu diajukan kepada Setjen DPR, dengan melampirkan jadwal dan tempat kegiatan. Jika tidak, duitnya tak akan cair.

Di DPR, pendapatan dan penerimaan bisa dicek kepada sekjen. Besarannya tergantung dapil dan biaya satuan jarak dari Jakarta, urainya.

Hal senada dikatakan Anggota DPR Fraksi PPP, Achmad Baidowi. Dia menyebut, gaji dan tunjangan di kisaran Rp 60 juta. Ia khawatir sebagian publik menganggap duit reses yang disampaikan Krisdayanti sebagai gaji anggota DPR.

Padahal, duit reses Rp 450 juta itu disalurkan anggota DPR ke masyarakat di daerah pemilihannya. Seluruh duit yang sifatnya untuk menyerap aspirasi dan kunjungan dapil akan dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka itu, tak tepat jika disebut sebagai gaji.

Kalau dana reses dan kunjungan dapil itu untuk konstituen atau masyarakat, bukan untuk pribadi. Seperti penyaluran sembako, bantuan ke masyarakat, ambulans, pengobatan, beasiswa, anak yatim, jelas politikus yang akrab disapa Awiek.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad juga meluruskan soal duit reses. Menurut Dasco, anggota DPR tidak menggunakan duit reses dan kunjungan dapil untuk keperluan pribadi. Adapun kegunaan duit reses dan kunjungan dapil, yakni untuk kegiatan dapil dan program-program konstituen.

Uangnya itu untuk kegiatan di dapil. Buat gaji tim di dapil. Buat perjalanan, atau membuat kegiatan. Selama Covid-19 ya sembako kita kasih masker dan lain-lain dari uang itu, tegas politikus Gerindra itu.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin mengaku tidak kaget dengan pernyataan Kridayanti soal pendapatan DPR. Menurut dia, angka yang diungkapkan Krisdayanti belum seberapa bagi anggota DPR.

Itu yang resmi. Yang tidak resmi bisa lebih banyak. Gaji segitu, tapi pendapatan bisa jauh lebih banyak. Memang enak, tak ada yang bilang tak enak. Belum lagi fasilitas lainya. Dan yang lebih dahsyat lagi mereka punya power , ulasnya.

Ujang menganggap, gaji dan tunjangan tersebut tidak sebanding dengan kinerjanya. Padahal, ekspektasi publik kepada DPR sangat tinggi. Sehingga ia berharap, para wakil rakyat bisa bekerja untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. [MEN]

Artikel Asli