Ketua MPR Tak Singgung Presiden 3 Periode Amandemen UUD Cuma Bahas Pokok-Pokok Haluan Negara

rm.id | Nasional | Published at 15/09/2021 07:05
Ketua MPR Tak Singgung Presiden 3 Periode Amandemen UUD Cuma Bahas Pokok-Pokok Haluan Negara

Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan, MPR melakukan amandemen terbatas UUD 1945 hanya untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), bukan yang lain. Termasuk, tidak membahas perpanjangan masa jabatan presiden.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, menurutnya, merupakan wacana prematur. Hal tersebut sulit terjadi dari sisi politik, karena partai politik (parpol) sudah bersiap menghadapi Pemilu 2024, mengusung calon presidennya masing-masing.

Di internal MPR, mulai dari Komisi Kajian Ketatanegaraan, Badan Pengkajian MPR, hingga pimpinan MPR, kami tidak pernah membahas wacana perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode, ujar Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, dalam webinar yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah secara virtual, kemarin.

Ketua DPR ke-20 ini menguraikan, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden diatur secara tegas pada pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Pasal itu menyatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Artinya, presiden dan wakil presiden hanya dapat menjabat dua kali pada jabatan yang sama, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Masa jabatan tersebut dipegang secara penuh dalam periode 5 tahun maupun kurang dari 5 tahun, jelas mantan Ketua Komisi III DPR ini.

Bamsoet menambahkan, perubahan konstitusi membutuhkan konsolidasi politik yang besar, karena pasal 37 ayat 1-3 UUD Tahun 1945 memberi syarat sangat berat. Pada ayat 1, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR (237 dari 711 jumlah anggota MPR).

Di ayat 3 dijelaskan, untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR (474 dari 711 anggota MPR). Sementara di ayat 4, putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, atau sekitar 357 dari 711 anggota MPR.

Artinya, satu partai saja tidak setuju dengan rencana amandemen, maka amandemen tidak bisa dilakukan, terang Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini.

Bamsoet bilang, ada beberapa negara yang membolehkan masa jabatan Presiden lebih dari dua kali. Sejarah Amerika mencatat, Presiden Franklin Roosevelt menjabat sebagai Presiden ASselama 4 kali dalam periode kepresidenan 1933-1945 ketika krisis akibat Perang Dunia II. Namun usai amandemen Konstitusi tahun 1951, Presiden ASkemudian dibatasi masa jabatannya selama 2 periode.

Hingga saat ini, masih ada beberapa negara yang mengadopsi pemberlakuan masa jabatan presiden lebih dari 2 periode. Antara lain Brazil, Argentina, Iran, Kongo, Kiribati, Tanjung Verde dan China, urai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.

Indonesia, lanjut Bamsoet, pernah melakukan penundaan Pemilu dan melakukan percepatan Pemilu. Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945 membuat Pemilu yang seharusnya dilakukan pada Januari 1946 ditunda ke tahun 1955. Mengingat ketidaksiapan dan masih adanya ancaman dalam mempertahankan kemerdekaan.

Sedangkan percepatan Pemilu pernah dilakukan melalui Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998.

MPR menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie dan mengharuskan Pemilu dipercepat dari jadwal sebelumnya pada tahun 2002 menjadi diselenggarakan pada tahun 1999, tutur dia. [ONI]

Artikel Asli