Sindikat Pembuat Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Palsu Raup Untung Rp4 Juta

limapagi.id | Nasional | Published at 14/09/2021 14:30
Sindikat Pembuat Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Palsu Raup Untung Rp4 Juta

LIMAPAGI - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) menangkap sindikat pembuatan dan penjualan sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Komisaris Besar Polisi Arif Rahman mengatakan sindikat pembuat sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu tersebut sudah meraup untung lebih dari Rp4 juta.

"Sudah melakukan 26 kali dan keuntungan kurang lebih 4 juta. Dalam waktu hampir sebulan," tutur Arif saat ungkap kasus di Polda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa, 14 September 2021.

Ia menuturkan pengungkapan kasus sertifikat vaksinasi Covid-19 palsu berawal dari patroli siber yang dilakukan pada awal September 2021.

Pihaknya menemukan pembuatan sertifikat vaksin Covid-19 seharga Rp300 ribu.

"Jadi penyidik menemukan di jejaring internet penawaran pembuatan sertifikat vaksinasi tarif Rp300 ribu," ujarnya.

Setelah penelusuran, polisi pun berhasil mengamankan tiga pelaku berinsial IF, MY dan HH. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan sindikat penjual sertifikat vaksinasi Covid-19.

"Salah satu tersangka yaitu IF adalah tenaga sukarelawan vaksin, dia punya pengalaman bagaimana penerbitan surat vaksin dan disalahgunakan," ujarnya.

Ia menyebut kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19 ini berbeda dengan kasus JR. Sebab, dalam kasus ini ada peran masing-masing tersangka, sedangkan kasus pemalsuan sertifikat vaksinasi JR dilakukan sendiri.

"Ini sindikasi, ini ada yang bertugas menjual, membuat, mengakes dan ada user," tuturnya.

Atas perbuatannya, tiga tersangka dijerat pasal 46 Jo Pasal 30 ayat 1 dan Pasal 51 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan ancaman kurungan di atas 12 tahun.

Artikel Asli