Pengadaan Benih Jagung 2017 Husnul Fauzi Anggap Cuma Pidana Umum

suarantb | Nasional | Published at 14/09/2021 03:50
Pengadaan Benih Jagung 2017 Husnul Fauzi Anggap Cuma Pidana Umum

Mataram (Suara NTB) Mantan Kadis Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Husnul Fauzi menyampaikan eksepsi, Senin, 13 September 2021. Terdakwa korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 ini menganggap dakwaan penuntut umum tidak cermat dan tidak lengkap. Bahkan, menyinggung jaksa salah menerapkan hukum karena kasus yang menjeratnya ini hanya soal pidana umum.

Penasihat hukumnya, M Tohriadi membacakan eksepsi di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram yang diketuai I Ketut Somanasa. Tidak disebutkan perbuatan terdakwa secara spesifik atas menyuruh, turut serta, atau kalimat perintahnya, ucapnya. Menurutnya, perbuatan Husnul dalam pengadaan benih jagung yang dikerjakan PT Sinta Agro Mandiri dan PT Wahana Banu Sejahtera merupakan melekat pada normatif kuasa pengguna anggaran. Ketidakcermatan yang dimaksud mengenai adanya upaya tindak lanjut atas temuan kerugian negara.

BPK RI dalam auditnya pada Oktober 2018 menyatakan adanya kelebihan pembayaran pada pekerjaan PT SAM sebesar Rp7,55 miliar dari total kontrak Rp17,28 miliar. Kemudian kelebihan pembayaran pada PT WBS sebesar Rp3,07 miliar dari kontrak Rp31,76 miliar. Inspektorat Kementan RI kemudian memerintahkan pengembalian kerugian negara tersebut. Telah dilakukan sesuai prosedur pengembalian dan dinyatakan telah lunas setor ke kas negara tertanggal 16 Februari 2021, kata Tohri.

Tohri menambahkan, pengembalian ini tidak dianggap. Yakni dengan adanya audit kerugian negara dari BPKP Perwaklian NTB yang menyatakan kerugian negara totalnya Rp27,35 miliar saat kasus itu ditangani di tahap penyidikan. Ini bisa dimaknai terdakwa dihukum denda pada objek perkara yang sama, jelasnya.

Tohri juga menyinggung soal perkara ini hanya mengenai pidana umum semata. Alasannya, terkait pemalsuan barang dan dokumen dalam pengadaan PT SAM yang menggunakan jasa pihak ketiga Diahwati. Benih ini disebut tidak sesuai spesifikasi karena menggunakan sertifikat palsu. Demikian juga dengan pengadaan melalui PT WBS.

Ini murni pidana umum yang dilakukan sindikat produsen distributor dan secara otomatis terdakwa ini adalah korban dari pemalsuan barang dan dokumen, sebut Tohri. Maka dia meminta hakim menyatakan dakwaan tidak diterima dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.

Sementara mengacu pada eksepsi itu, jaksa penuntut umum I Wayan Suryawan akan memberikan tanggapan. Tanggapan ini akan dibacakan dalam sidang hari Selasa (14/9) hari ini. Husnul sebelumnya didakwa terlibat korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 yang merugikan negara Rp27,35 miliar. Husnul mengatur penunjukkan langsung PT Sinta Agro Mandiri (SAM) dan PT Wahana Banu Sejahtera (WBS).

PT SAM milik terdakwa Aryanto Prametu mendapatkan kontrak Rp17,25 miliar untuk pengadaan 487,85 ton benih jagung. Dalam pelaksanaannya hanya 10 ton yang jelas varietasnya. Dari proyek yang dikerjakan PT SAM ini, BPKP Perwakilan NTB menghitung kerugian negara sebesar Rp15,43 miliar.

Sementara PT WBS mendapat kontrak senilai Rp31,76 miliar untuk pengadaan 849,9 ton benih jagung. Realisasinya, benih yang didatangkan PT WBS tidak seluruhnya memenuhi syarat spesifikasi dan sertifikat, serta sudah kedaluarsa. Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan NTB, kerugian negara yang timbul mencapai Rp11,92 miliar. (why)

Artikel Pengadaan Benih Jagung 2017 Husnul Fauzi Anggap Cuma Pidana Umum pertama kali tampil pada SuaraNTB.

Artikel Asli