Hilangkan Konflik Dalam Memimpin Kepala Daerah Harus Rukun Dengan Wakilnya

rm.id | Nasional | Published at 14/09/2021 06:55
Hilangkan Konflik Dalam Memimpin Kepala Daerah Harus Rukun Dengan Wakilnya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakilnya tetap rukun selama memimpin. Sebab, disharmoni dalam kepemimpinan hanya akan menghambat urusan Pemerintah Daerah (Pemda).

Tito mengatakan, idealnya kepala dengan wakil kepala daerah harus rukun dan bersinergi dalam memimpin daerah. Termasuk dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), guna menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Mantan Kapolri ini kembali mengingatkan pentingnya keharmonisan antara kepala dan wakil kepala daerah karena menemukan banyak kasus konflik antara kepala daerah dan wakilnya. Bahkan, tak jarang mereka secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa.

Ini membuat organisasi Pemda tidak sehat dan dipenuhi problem. Baik internal maupun eksternal, tegas Tito, kemarin.

Menurut Tito, sumber disharmoni atau konflik di daerah biasanya berpangkal pada dua hal. Yakni, kewenangan dan masalah keuangan. Padahal, dalam undang-undang sudah jelas tertulis, kewenangan memimpin Pemda adalah sepenuhnya hak kepala daerah.

Artinya, wakil kepala daerah harus paham kedudukannya adalah membantu kepala daerah guna tercapainya urusan pemda, jelasnya.

Tito mengajak bupati, wali kota dan wakilnya benar-benar menjiwai semangat dan substansi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda.

Dalam beleid UU itu sudah dijelaskan soal kewenangan, tanggung jawab serta pola hubungan pusat dan daerah secara lengkap. Kepala daerah dan wakilnya harus sama-sama menjaga hubungan baik, perlu menjaga dan meluruskan niat bersama untuk mengabdi kepada masyarakat.

Ajakan saya ini terkesan klise, namun sejatinya itulah harus dikerjakan pemimpin, yaitu mengabdi kepada rakyat, ingatnya.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini juga menjelaskan, saat pandemi ini, butuh kepemimpinan tangguh. Pemulihan ekonomi jadi isu penting yang perlu disikapi dari sisi realisasi belanja daerah.

Tidak hanya itu, Tito meminta agar kepala daerah mengurangi belanja untuk kepentingan aparatur seperti biaya rapat, perjalanan dinas, konsumsi mengingat penerapan teknologi di dalam penyelenggaraan rapat-rapat aparatur.

Kemudian, perbanyak belanja yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, dan atur ritme belanja setahun dengan baik sehingga tidak menumpuk dibelanjakan di akhir tahun.

Diketahui, keretakan atau disharmoni antara kepala dan wakil kepala daerah di Indonesia sering terjadi.

Pada Agustus lalu, misalnya, kasus disharmoni menimpa Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Padahal pasangan ini baru saja memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2020.

Dalam kunjungan kerja ke Batam, Senin (9/8), Gubernur Kepri Ansar Ahmad membuka alasan retaknya hubungannya dengan Wagub Kepri Marlin Agustina. Hal itu didasari komitmen keduanya tak terjalin dengan baik sejauh ini.

Saya kerja berdasarkan referensi undang-undang, saya komitmen kalau yang sebelah sana juga komitmen, ujarnya.

Ansar menyinggung setiap ke Batam, dia selalu mengundang Wagub Marlin. Bahkan, dia kerap melakukan disposisi ke Marlin jika ada temuan-temuan dari BPK, BPKP, hingga Inspektorat. Tapi, undangan itu tidak pernah dibalas Marlin. [SSL]

Artikel Asli