PKP Minta Koalisi Pemerintah Tangkap Sinyal Soal Jabatan 3 Periode

jawapos | Nasional | Published at 13/09/2021 11:09
PKP Minta Koalisi Pemerintah Tangkap Sinyal Soal Jabatan 3 Periode

JawaPos.com Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Said Salahudin mengomentari isu amandemen UUD 1945 terkait dengan perpanjangan jabatan Presiden Indonesia. Menurutnya, sebaiknya wacana ini dihentikan oleh semua pihak.

Menurut Said, melakukan amendemen UUD 1945 menjelang pelaksanaan Pemilu secara politik adalah hal yang tidak realistis. Agenda untuk mengatur ulang soal haluan negara dan masa jabatan presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024.

Sebelumnya, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan kepala negara sudah diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. Dari situ, menurut Said, semestinya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus mengenai isu tersebut.

Jadi parpol dan relawan pendukung pemerintah semestinya memiliki kepekaan terhadap sinyal yang dikirimkan oleh Istana. Hal itu harus dibaca sebagai political will presiden. Itulah kehendak yang kuat dan sejati dari presiden, ujar Said kepada wartawan, Senin (13/9).

Said mengatakan, jika ada sebuah isu yang ditegaskan secara berulang-ulang oleh Jokowi, pasti ada pesan yang ingin disampaikan.

Salah satu yang bisa kita tangkap dari pernyataan itu adalah presiden bermaksud memberikan peringatan kepada para pengusung dan pendukung gagasan tersebut untuk menyudahi wacana itu, katanya.

Oleh sebab itu, PKP sebagai parpol pendukung pemerintah, mengajak semua elite politik, terutama parpol pendukung pemerintah lainnya untuk mendukung komitmen presiden itu.

Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara. Jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat menjadi bingung, ungkapnya.

Artikel Asli