Pembayaran Pajak dan Retribusi di Lobar Diatensi KPK

suarantb | Nasional | Published at 13/09/2021 02:52
Pembayaran Pajak dan Retribusi di Lobar Diatensi KPK

Giri Menang (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatensi sistem transaksi pembayaran pajak dan retribusi di kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum menerapkan aplikasi berbasis online menggunakan teknologi informasi (IT). Akibat belum menerapkan aplikasi, KPK pun memberikan nilai rendah terhadap Lobar dari sisi optimalisasi PAD.

Kepala Bidang Penagihan pada Bapenda Lobar, H.M. Subayyin Fikri akhir pekan kemarin mengatakan hasil evaluasi tim Korsupgah Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK di delapan area, termasuk di dalamnya optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya optimalisasi pendapatan daerah dievaluasi, nilai dari KPK pada posisi 27 persen. Tapi ada beberapa dokumen yang sudah dimasukkan namun belum terverifikasi di KPK. Begitu masuk dokumen ini ada peningkatan nilai.

Tapi untuk menuju 100 itu tidak mungkin karena salah satu indikator aplikasi belum kita sajikan. Karena penekanan KPK itu harus berbasis aplikasi, harus terintegrasi antara perizinan dan BPN dengan kita, jelasnya. Pihak BPK juga kata dia sudah melakukan pemeriksaan di Bapenda. Saran dari BPK, memang semua pelayanan baik pembayaran harus berbasis aplikasi. Karena pembayaran kalau mau aman, pembayaran harus non tunai (lewat aplikasi), ndak boleh tunai sebenarnya, jelas dia. Untuk mewujudkan ini sesuai saran BPK, butuh proses penganggaran dan terukur.

Sebab tidak saja BPK, namun Inspektorat juga menyarankan agar perlu sarana prasarana pendukung aplikasi pelayanan di Bapenda. Karena selama ini, input data di Kantor BKP yang ada di kecamatan, lalu secara manual diantar laporannya ke Pemda. Ini kan rawan kesalahan, dan lebih gampang, ujarnya.

Untuk memaksimalkan optimalisasi pendapatan seperti yang diperintahkan KPK maupun BPK itu, pihaknya tahun ini akan melaunching aplikasi si jempol jari. Tahap awal aplikasi yang menjadi proyek perubahan Kepala Bapenda ini akan diterapkan di lima objek pajak. Seperti hotel dan tempat hiburan.

Di mana lanjut dia, penyampaian SPTKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) secara online, pembayaran pajak online, sistem pelaporan online sehingga mudah dipantau progres pendapatan ini. Bupati pun akan bisa memantau melalui monitor yang disiapkan nantinya. Realisasi hotel berapa persen, progresnya real time sehingga setiap hari bisa dipantau, terang Subayyin. Sehingga kalau mau dievaluasi oleh bupati, tinggal dipanggil OPD penghasil PAD.

Tahun depan, jelas dia aplikasi akan bisa diterapkan karena persiapan sudah hampir final. Hanya saja anggaran untuk aplikasi ini terkena rasionalisasi. Aplikasi ini untuk mengantisipasi kebocoran dan mempercepat serta mempermudah wajib pajak membayar pajak.

Lebih lanjut ditambahkan, aplikasi ini tidak akan berbenturan dengan tapping box . Bahkan tapping box terintegrasi dengan aplikasi ini. Sebelumnya, pihaknya tahap sudah memasang tapping box di 17 WP. Untuk tahap kedua akan dipasang di 25 WP. Untuk tapping box ini sendiri Pemda gratis, tidak mengeluarkan biaya karena difasilitasi oleh Bank NTB. Wajib pajak ini terdiri hotel dan restoran serta hiburan. (her)

Artikel Pembayaran Pajak dan Retribusi di Lobar Diatensi KPK pertama kali tampil pada SuaraNTB.

Artikel Asli