Gelar Bimtek di Mataram, KPK Libatkan Masyarakat Berantas Korupsi

suarantb | Nasional | Published at 13/09/2021 01:59
Gelar Bimtek di Mataram, KPK Libatkan Masyarakat Berantas Korupsi

Mataram (Suara NTB) KPK meningkatkan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi. Upayanya dengan pendidikan antikorupsi dan bimbingan teknis selama sepekan di Mataram minggu lalu. Pelibatan masyarakat merupakan salah satu cara ampuh mencegah korupsi.

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi mengatakan, pelibatan masyarakat melalui tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat karena dapat mengajak masyarakatnya dalam berpartisipasi memberantas korupsi.

Dalam memberantas korupsi, KPK menggunakan tiga strategi, yakni strategi pertama pendidikan antikorupsi. Berikutnya strategi pencegahan, dan strategi Ketiga, yakni penindakan, ucapnya saat kegiatan pendidikan antikorupsi di Ponpes Abu Hurairah, Mataram.

Dia menjelaskan, bentuk partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi di antaranya dengan melakukan pendidikan antikorupsi. KPK, kata Kumbul, telah mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Pendidikan Antikorupsi (PAK) di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.

KPK mengajak masyarakat untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi (Paksi) yang tersertifikasi BNSP untuk dapat bersama-sama mengedukasi masyarakat sehingga budaya antikorupsi, nilai-nilai luhur kearifan lokal, moral yang baik, dapat tertanam dalam masyarakat, jelas Kumbul.

KPK dalam strategi pencegahannya bersama para pakar, akademisi, dan mitra kerja menyusun bahan ajar antikorupsi serta menerbitkan regulasi pendidikan antikorupsi yang diimplementasikan di sekolah sampai perguruan tinggi.

Melalui strategi pencegahanKPK mendorong perbaikan sistem di pelayanan publik agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga celah korupsi dapat ditutup, sebutnya. Selain itu, KPK menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggara negara melalui kepatuhan pelaporan harta kekayaan (LHKPN).

Kumpul mengingkatkan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, termasuk di dalamnya para santri dan pondok pesantren.

Untuk memberikan efek jera dari sanksi hukum dan sanksi sosial, KPK menggunakan strategi ketiga, yaitu penindakan. Masyarakat dapat berperan serta melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, terangnya.

Saluran pengaduan itu antara lain nomor telepon 198, whatsapp, KPK Whistleblower System (KWS), ataupun pelaporan fisik di Gedung KPK. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sejalan dengan visi KPK yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.

Sementara dalam bimbingan teknis, KPK memberikan materi Pemberantasan Korupsi dan Peran Serta Masyarakat, Biaya Sosial dari Tindak Pidana Korupsi, Delik-delik Tindak Pidana Korupsi, Tata Cara Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kerawanan Korupsi pada Sektor Sumber Daya Alam, Sistem pengelolaan Pengaduan Masyarakat di KPK dan studi kasus. (why)

Artikel Gelar Bimtek di Mataram, KPK Libatkan Masyarakat Berantas Korupsi pertama kali tampil pada SuaraNTB.

Artikel Asli