Kisah Hilangnya Gubernur Bali Sutedja di Jakarta, Nasibnya Tak Diketahui hingga Kini

inewsid | Nasional | Published at 13/09/2021 06:32
Kisah Hilangnya Gubernur Bali Sutedja di Jakarta, Nasibnya Tak Diketahui hingga Kini

JAKARTA, iNews.id - Tanggal 29 Juli 1966 pagi mungkin akan dikira keluarga Gubernur Bali pertama, Anak Agung Bagus Sutedja sebagai hari biasa. Namun peristiwa yang tak disangka dimulai saat mobil Jeep Nissan Patrol berhenti di depan rumah Sutedja di Kompleks Senayan Nomor 261/262, Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB.

Tiga orang pria berseragam tentara kemudian turun, sedangkan satu lagi menunggu di dalam mobil. Mereka lalu berjalan menuju rumah Sutedja. Satu orang sebagai komandan bersenjata pistol, sementara dua anggotanya memegang laras panjang.

Dalam buku "Kisah Penculikan Gubernur Bali, Sutedja 1966" yang ditulis oleh wartawan senior harian Sinar Harapan, Aju, komandan berpangkat Sersan Satu itu kemudian bertanya.

"Apakah Bapak ada di rumah?" ucapnya.

"Bapak ada," jawab Anak Agung Istri Ngurah Sunitri, istri Sutedja yang menerima mereka.

Tak lama kemudian, Sutedja keluar.

"Ada apa?," tanya dia.

Tiga tentara itu spontan memberi hormat layaknya kepada seorang pejabat negara selevel gubernur. Penjemput yang berpangkat sersan satu menjawab.

"Bapak Gubernur diminta datang oleh Kapten Teddy di Jalan Perwira, Medan Merdeka," ujarnya.

Tempat yang dimaksud adalah Markas Staf Komando Garnizun Medan Merdeka, Jakarta. Karena tamu yang datang bertutur kata sangat sopan, Sutedja yang ketika itu berusia 43 tahun sama sekali tidak menaruh curiga. Dia menyatakan bersedia dan segera mempersiapkan diri dengan berpakaian rapi.

Sebelum naik mobil, Sutedja tak lupa pamit dengan istrinya. Sebelum mobil jemputan meninggalkan rumah, Sunitri mencatat pelat nomor mobil yang membawa suaminya. Tapi dia lupa menanyakan surat tugas penjemput suaminya.

Di dalam mobil, Sutedja yang berkemeja lengan panjang biru muda dipadu celana panjang kheki dan sepatu hitam duduk di kursi tengah. Sementara tiga pria dengan seragam tentara duduk di kursi paling belakang.

Sutedja diangkat menjadi Gubernur Bali pada 1959. Dia ditugaskan di Jakarta sejak 1 Desember 1965 karena dipanggil oleh Presiden Sukarno berdasarkan SK Nomor 380/1965. Dia berkantor di Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Agung.

Malam harinya, Sutedja tak kunjung pulang dan tidak ada kabar. Keluarga mulai curiga. Pukul 23.00 WIB, Sunitri ditemani staf kementerian pertanian MAE Sutedja membuat laporan ke polisi.

Markas Staf Komando Garnizun Medan Merdeka justru mengaku tidak pernah menjadwalkan berkoordinasi dengan Sutedja. Nama Kapten Teddy yang disebut tim penjemput Sutedja juga tidak dikenal di Markas Staf Komando Garnizun Medan Merdeka. Nomor jeep militer yang dipakai menjemput juga tidak tercatat di Garnizun.

Sunitri juga melapor kepada Presiden Soekarno yang sudah berstatus tahanan rumah terhitung 3 Oktober 1965 oleh Menteri/Panglima Angkatan Darat, Letjen TNI Soeharto di Istana Negara Bogor.

Namun Presiden Soekarno mengaku tidak pernah memanggil Sutedja. Kementerian dalam negeri dan kantor DPA memberi jawaban yang sama.

Upaya mencari kejelasan nasib Sutedja akhirnya mulai dilakukan putra sulungnya, Anak Agung Gde Agung Benny Sutedja. Saat penculikan, Benny sedang mengikuti operasi Trikora di Irian Jaya.

Setelah tahun 1970, Benny dimutasi dari Irian Jaya ke Jakarta. Kesempatan itu dia gunakan untuk menggali informasi lebih banyak terkait keberadaan ayahnya. Tapi jawaban Menteri Dalam Negeri Basuki Rachmat dan Kepala Skrining Nasional Gatot Subroto selalu tidak memuaskan.

Keluarga besar di Puri Negara Djembrana dari Kabupaten Jembrana, Bali menyebut Anak Agung Bagus Sutedja meninggal dunia sebagai korban konspirasi penculikan politik.

Selama tiga dasawarsa, Puri Agung Negara Djembrana terpaksa menanggung stigma terlibat gerakan PKI. Tudingan ini kemudian dianulir oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Sudomo yang menyatakan tidak ada bukti Gubernur Bali terlibat PKI.

Meski tuduhan itu telah dibantah pemerintah, hak ahli waris Sutedja sebagai pejabat negara diabaikan oleh pemerintah. Upaya pihak keluarga mengirim surat mulai dari Presiden Suharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mempertanyakan hak gaji hingga pensiun tidak membuahkan hasil.

Artikel Asli