Perusahaan Pelat Merah Kudu Serap TKDN UMKM Bukanlah Saingan BUMN, Tapi Mitra Bisnis

rm.id | Nasional | Published at 13/09/2021 06:50
Perusahaan Pelat Merah Kudu Serap TKDN UMKM Bukanlah Saingan BUMN, Tapi Mitra Bisnis

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong perusahaan pelat merah menyerap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), juga mendorong perekonomian nasional.

Keseriusan tersebut diwujudkan dalam penandatanganan kerja sama Nota Kesepahaman atau MoU ( Memorandum of Understanding ) antara Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta, kemarin. MoU ini terkait Peningkatan Mutu Sistem Pengadaan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, kerja sama dengan Kemenperin ini akan terus diperkuat dalam penyerapan TKDN perusahaan negara.

Dukungan dari Kemenperin sangat diapresiasi. Ini memperbaiki ekosistem. Salah satu sertifikasi TKDN untuk UMKM, ini luar biasa, kata Erick.

Menurut Erick, sudah waktunya bisnis BUMN dan pelaku usaha makro saling menguatkan. Apalagi beberapa perusahaan negara sudah membuat marketplace versi BUMN.

Karena itu, mantan Bos Inter Milan ini tidak ingin BUMN berbicara untung semata. Sehingga bisa berdampak pada sektor UMKM yang justru gagal bangkit dan tidak bisa berkembang. Karena itu, sejak awal pihaknya membangun PaDi (Pasar Digital) UMKM.

Erick mengatakan, hingga Agustus 2021, sebanyak 10.100 UMKM bergabung di dalam PaDi UMKM, dengan 130 ribu transaksi. Ada pun nilai transaksi kegiatan ini sebesar Rp 10,4 triliun.

Ini menjadi bukti, sekarang BUMN terbuka. Yang tadinya tender tertutup, sekarang terbuka. Terutama untuk sahabat-sahabat UMKM, kata Erick.

Erick juga kerap mengingatkan kepada perusahaan pelat merah, bahwa UMKM bukanlah pesaing. Justru mereka sebagai mitra bisnis. Integrasi keduanya memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja UMKM bergantung pada pendapatan perusahaan pelat merah.

Kementerian BUMNjuga resmi menerbitkan digitalisasi procurement sebagai centralized tender information board , hingga launching e-Procurement Academy BUMN.

Terkait hal ini, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, regulasi TKDN sudah cukup memihak usaha wong cilik.

Bahkan muncul juga Peraturan Menteri tahun 2019, yang mengamanatkan BUMN agar TKDN-nya untuk jenis barang minimum 25 persen. Kemudian untuk jasa minimal 7,5 persen.

Artinya, kalau ada BUMN yang sudah melebihi dari TKDN itu, dianggap sudah memenuhi syarat dan patut menjadi contoh, kata Bhima kepada Rakyat Merdeka , kemarin.

Selain itu, Bhima menganggap situasi pandemi saat ini, syarat minimum TKDN menjadi penting karena dapat meningkatkan dampak berganda ( multiplier effect ) terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya di dalam negeri.

Pemerintah menginstruksikan BUMN untuk memakai bahan baku lokal sesuai standar. Kalau pun nanti ada sanksi, ya wajar. Karena bisa jadi shock therapy bagi BUMN lainnya, ujarnya.

Kendati begitu, Bhima mengimbau, ratusan BUMN dan anak usaha BUMN lainnya tetap mengedepankan aspek kehati-hatian dalam pengadaan barang dan jasa.

Jangan malah membuka celah untuk dimanfaatkan oknum tertentu, warning -nya.

Sertifikat Gratis

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendorong para pelaku industri Tanah Air memanfaatkan program pembuatan sertifikasi TKDN gratis hingga akhir 2021.

Kemenperin menyediakan 9 ribu sertifikasi TKDN gratis bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), serta industri skala besar.

Tahun ini Kemenperin mencetak sejarah baru. Menerima anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membiayai program sertifikasi TKDN, kata Agus.

Kepala Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan PT Sucofindo (Persero) Supriyanto mengaku, terjadi kenaikan signifikan jumlah perusahaan yang mengurus sertifikasi TKDN produknya dalam kurun dua tahun terakhir.

Salah satu BUMN yang dinilai berkomitmen dalam implementasi TKDN adalah PT Pertamina (Persero). Alhasil, pada Agustus 2021, Pertamina diganjar penghargaan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), atas komitmennya dalam implementasi TKDN kategori BUMN. [DWI]

Artikel Asli