Bekerja Profesional Sesuai Aturan Bawaslu Siap Pelototi Tahapan Pilkada Aceh

rm.id | Nasional | Published at 13/09/2021 06:55
Bekerja Profesional Sesuai Aturan Bawaslu Siap Pelototi Tahapan Pilkada Aceh

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Abhan, memastikan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh siap mengawasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mereka akan bekerja profesional, sesuai aturan perundang-undangan.

Bawaslu, dalam hal ini Panwaslih Provinsi Aceh siap melaksanakan tugas dan wewenang pada Pilkada Aceh, jelas Abhan, dalam keterangannya, kemarin.

Menurut Abhan, Panwaslih Aceh akan mengawasi seluruh tahapan Pilkada 2024, agar terlaksana pemilihan demokratis. Hal ini sebagaimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait, khususnya UU Nomor 10 Tahun 2016.

Diketahui, Pemerintah dan DPR menyepakati Pilkada di Aceh akan dilaksanakan pada 2024. Bukan 2022, sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemerintahan Aceh (PA).

Surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 menyatakan, tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak dapat dilaksanakan.

Penundaan Pilkada di Aceh diperkuat dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 270/2416/OTDA tertanggal 16 April 2021, yang ditujukan kepada Gubernur Aceh perihal pelaksanaan Pilkada Aceh.

Nantinya, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota yang masa jabatannya berakhir pada 2022, akan diisi Penjabat (Pj) sampai terpilihnya kepala daerah terpilih melalui Pilkada Serentak.

Sementara Anggota KPU Pusat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menuturkan, Pemilihan 2024 pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan Pilkada 2020, karena UU-nya masih sama. Hanya saja, daerah seperti Aceh tetap memperhatikan kekhususan Pilkada sesuai peraturan.

Di samping kekhususan daerah masih berlaku, sesuai ketentuan perundang-undangan, UU Pemilihan Serentak, juga telah disepakati Pemerintah dan DPR tidak ada perubahan, terangnya.

Raka menambahkan, Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, dan Wali Kota-Wakil Wali Kota di Aceh tidak secara jelas mengatur terkait waktu pemilihan 2022. Dengan begitu, dia melanjutkan, penyelenggaraan pemilihan di Aceh berdasarkan ketentuan UU Pemilihan yang berlaku secara umum.

Sementara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Muhammad, mengingatkan semua pihak agar segera menetapkan jadwal tahapan Pemilu dan Pilkada 2024. Supaya lebih banyak space bagi penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan (Pemilu 2024- red ) dengan baik, jelasnya. [SSL]

Artikel Asli