KPK Dan KPKNL Digugat Lelang Aset Mantan Bupati Lampung Utara Dibatalkan

rm.id | Nasional | Published at 13/09/2021 07:00
KPK Dan KPKNL Digugat Lelang Aset Mantan Bupati Lampung Utara Dibatalkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan menunda lelang aset terpidana Agung Ilmu Mangkunegara. Pasalnya, mantan Bupati Lampung Utara itu melancarkan gugatan atas rencana ini.

Proses lelang akan dilakukan setelah putusan (gugatan), ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri. Sedianya lelang digelar pada 8 September 2021. Namun dibatalkan lantaran ada gugatan.

Agung mendaftarkan gugatan terhadap KPK serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan mulai digelar pada Kamis (16/9/2021).

Dalam petitumnya, Agung meminta KPK serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menunda eksekusi lelang atas sejumlah aset milik keluarganya.

Selanjutnya, dalam pokok perkara, meminta majelis hakim menyatakan KPK (Tergugat I) dan KPKNL (Tergugat II) melakukan perbuatan melawan hukum.

Terakhir, meminta hakim agar memerintahkan pengembalian aset yang telah dilakukan sita eksekusi oleh KPK dan upaya pelelangan oleh KPKNL.

Aset yang akan dilelang terdiri dari lima bidang tanah dan bangunan dengan luas ribuan meter. Semuanya telah bersertifikat hak milik atas nama Agung.

Pertama, tanah 734 meter persegi di Kelurahan Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung. Dilelang dengan harga limit penawaran Rp 1.241.739.000. Uang jaminannya Rp 250 juta.

Kedua, tanah dan bangunan seluas 566 meter persegi di Kelurahan Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung. Harga limitnya Rp 1,01 miliar. Uang jaminan ikut lelang Rp 220 juta.

Ketiga, tanah dan bangunan seluas 8.396 meter persegi di Desa Kedaton, Bandar Lampung. Ditawarkan dengan harga limit Rp 40.730.954.000. Adapun uang jaminannya Rp 10 miliar.

Keempat, tanah dan bangunan seluas 1.340 meter persegi yang berlokasi di Desa Kedaton. Aset tersebut ditawarkan dengan harga limit Rp 9.339.266.000. Uang jaminan Rp 2 miliar.

Terakhir, tanah dan bangunan seluas 835 meter persegi di Desa Kedaton, Bandar Lampung. Dilelang dengan harga limit Rp 3.292.522.000 dengan uang jaminan Rp 650 juta.

Ali menandaskan proses penyitaan dan pelelangan sudah sesuai koridor hukum. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjung Karang, Agung dihukum 7 tahun penjara dan membayar denda Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan.

Hakim juga menjatuhkan hukum tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp 74.634.866.000. Bila tidak dibayarkan dala tempo satu bulan sejak putusan ini berkekuatan ini tetap, hartanya akan disita lalu dilelang. Uang hasil lelang untuk menutupi uang pengganti. Jika masih kurung, Agung bakal dipenjara lagi selama 2 tahun.

Tak hanya itu, hakim mencabut hak politik Agung selama 4 tahun. Sejak ia selesai menjalani masa hukuman.

Ali mengutarakan Agung tidak melakukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Begitu juga KPK. Sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap.

KPK pun harus mengeksekusi putusan itu. Termasuk melelang aset-aset Agung yang telah disita saat penyidikan untuk pembayaran uang pengganti. [GPG]

Artikel Asli