Pemerintah Rencanakan Lapas Baru Tangerang di Tanah Aset BLBI

jawapos | Nasional | Published at 09/09/2021 13:57
Pemerintah Rencanakan Lapas Baru Tangerang di Tanah Aset BLBI

JawaPos.com Insiden kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang kembali membuka problem lama di hampir semua lapas atau rutan: kelebihan penghuni. Jumlah napi dan tahanan tidak sebanding dengan kapasitas penjara.

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD tak menampik kondisi tersebut. Hunian penjara kita (Indonesia, Red) sudah overkapasitas (kelebihan penghuni, Red), katanya setelah melihat langsung tempat kejadian perkara kemarin.

Mahfud memantau persoalan jumlah penghuni yang melebihi kapasitas lapas dan rutan itu sejak lama. Dia sudah berkeliling ke berbagai lapas dan rutan, bahkan sejak bertugas sebagai wakil rakyat di DPR. Jadi, satu kamar yang tidak terlalu luas itu bisa diisi 3040 orang, ungkapnya.

Pemerintah, lanjut Mahfud, tak berhenti mencari solusi. Dia beberapa kali merapatkannya bersama Menkum HAM Yasonna H. Laoly dan Dirjen Pemasyarakatan Reinhard Silitonga. Saya juga berkunjung ke daerah-daerah tertentu untuk melihat betapa lembaga pemasyarakatan itu sudah tidak kondusif, paparnya.

Keterangan Mahfud senada dengan data Ditjenpas Kemenkum HAM. Persoalan kelebihan penghuni lapas atau rutan terjadi di mana-mana. Secara keseluruhan, jumlah napi dan tahanan di Indonesia nyaris mencapai 250 ribu orang. Separonya merupakan napi kasus narkotika. Bayangkan, satu kejahatan mendominasi 50 persen, ujarnya.

Menurut dia, angka tersebut menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan. Yakni, dengan memperbaiki penanganan kasus-kasus narkotika. Mulai penanganan kasus, pengadilan, sampai putusan pengadilan.

Fakta banyaknya napi narkotika di lapas-lapas juga tampak dari jumlah korban meninggal karena insiden kebakaran kemarin. Sebanyak 40 di antara 41 korban merupakan napi kasus narkotika. Satu orang lainnya adalah napi kasus terorisme.

Untuk itu, Mahfud memastikan perlu perbaikan penanganan kasus narkotika. Apalagi, melihat kenyataan bahwa sebagian besar napi narkotika yang dihukum adalah pengguna. Ternyata yang banyak (di lapas dan rutan) itu umumnya korban atau orang terjebak, ucap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Menurut dia, harus dicari mekanisme sanksi lain di luar hukuman penjara bagi warga yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena menggunakan narkotika. Misalnya, melakukan seleksi secara ketat untuk merehabilitasi para pengguna narkotika. Atau, pada tahap tertentu, korban menjalani rehabilitasi sehingga penjara tidak penuh dengan (pengguna narkotika) itu, tuturnya. Namun, berbeda dengan bandar. Mahfud menegaskan bahwa mereka harus dihukum berat.

Selain menyelesaikan problem jumlah napi dan tahanan kasus narkotika yang mendominasi, Mahfud menyatakan sudah berbicara dengan Menkum HAM untuk menambah lebih banyak lapas. Kami berencana segera membangun lapas-lapas, katanya. Selama ini, rencana membangun lapas selalu terkendala anggaran. Untuk itu, pemerintah akan lebih fokus membahasnya bersama DPR.

Terkait masalah lahan, Mahfud menegaskan akan mencarikannya untuk pembangunan lapas tersebut. Saya katakan (kepada Menkum HAM), sudah saya yang cari tanahnya. Ada perlu berapa ribu hektare, nanti kita cari biayanya, ucap Mahfud. Dari mana ribuan hektare itu? Saya sudah bicara dengan Kementerian Keuangan tadi, tanah-tanah dari BLBI yang sekarang kami kuasai itu oke, tambahnya.

Nanti Kemenkum HAM tinggal menentukan di mana saja mereka butuh membangun lapas. Dia memastikan bahwa pemerintah berkomitmen mengobati penyakit yang selama ini dihadapi Ditjenpas.

Di sisi lain, Yasonna mengatakan, jumlah penghuni yang melebihi kapasitas Lapas Kelas I Tangerang mencapai 400 persen. Lapas Tangerang ini overkapasitas (kelebihan penghuni, Red) 400 persen. Penghuninya 2.072 orang. Artinya, lapas ini sudah tidak bisa menampung orang yang melakukan tindak pidana, terangnya setelah meninjau Lapas Kelas I Tangerang kemarin, seperti dilansir Radar Banten.

Kelebihan penghuni itu, kata Yasonna, adalah masalah klasik. Untuk mengantisipasinya, kita harus memberantas dari hulunya. Kami juga sudah coba pindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk tahanan kasus khusus seperti terorisme dan gembong narkoba, tuturnya.

Di sisi lain, insiden kebakaran lapas kemarin mendapat catatan dari anggota legislatif. DPR meminta pihak terkait segera memulihkan keadaan dan melakukan evaluasi agar hal yang sama tidak terjadi di lapas lain.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta ada gerak cepat dalam pemulihan keadaan dan perawatan korban luka. Serta pendampingan psikologis bagi para tahanan yang trauma. Kami juga minta Dirjenpas mengevaluasi tidak hanya di (Lapas) Tangerang, tapi di semua lapas untuk penanganan sistem kebakarannya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, ungkap Dasco di kompleks parlemen Senayan, kemarin.

Komisi III DPR yang bermitra dengan Ditjenpas Kemenkum HAM pun berharap aparat melakukan investigasi menyeluruh. Harus dilakukan audit. Bagaimana sebenarnya kejadian kebakaran ini dan kenapa sangat banyak korban yang meninggal. Apakah memang ada SOP yang tidak dilakukan atau ada kelalaian dari petugas yang membuat warga binaan tidak tertolong, jelas anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi.

Meski belum ada hasil investigasi tentang keterkaitan overload itu dengan kebakaran, dia menilai banyaknya korban luka dan meninggal tidak terlepas dari jumlah warga binaan yang melebihi kuota lapas. Bukan tidak mungkin hal serupa terjadi di lapas lain.

Artikel Asli