Respons Masjid Dibakar, Kemenag Minta Jemaat Ahmadiyah Laksanakan SKB 3 Menteri

limapagi.id | Nasional | Published at 09/09/2021 11:45
Respons Masjid Dibakar, Kemenag Minta Jemaat Ahmadiyah Laksanakan SKB 3 Menteri

LIMAPAGI - Kemterian Agama (Kemenag) merespons perusakan dan pembakaran masjid Ahmadiyah jemaat Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sebagai tindakan penghakiman di luar kewenangan hukum yang tak bisa dibenarkan.

Ia menegaskan, untuk mengatasi permasalahan Ahmadiyah tidak dibenarkan melakukan kekerasan serta tidak boleh main hakim sendiri, kata Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin dalam keterangannya pada Kamis, 9 September 2021.

Kamaruddin menyatakan, guna menindaklanjuti kejadian yang berlangsung pada 3 September 2021 lalu, Kemenag mengerahkan Penyuluh Agama Islam (PAI).

PAI akan sosialisasikan kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Dia juga menyampaikan, kalau SKB 3 Menteri ini ditaati bersama-sama, sesungguhnya tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Tantangannya saat ini, banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman memadai terkait SKB tersebut. Karenanya, Kemenag pun mengerahkan penyuluh agama dan bersinergi dengan ormas Islam untuk menyosialisasikan SKB tersebut, jelas dia.

Baginya, SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung itu sudah memberikan panduan yang jelas terkait dengan kedudukan Ahmadiyah di Indonesia.

Sangat jelas sekali apa yang harus dilakukan, pihak Ahmadiyah harus ngapain, masyarakat harus ngapain, dan aparat keamanan harus ngapain, itu sebenarnya jelas dalam surat itu, terangnya.

Komarrudin juga meminta di jemaat Ahmadiyah melaksanakan apa yang tertuang dalam SKB 3 Menteri.

Ahmadiyah tidak boleh menyebarkan faham, tafsir agama, bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak boleh dilakukan.

"Tidak boleh atas dasar hak azasi manusia atas dasar semua orang punya hak dasar yang sama dalam bangsa ini, apapun itu alasannya tidak boleh, tegas dia.

Ia juga mengutarakan , paham yang dianut Ahmadiyah berpotensi melanggar UU PNPM tentang Penodaan Agama. Atas dasar itu, Kemenag meminta semua pihak menahan diri dan menyelesaikan persoalan dengan baik.


Artikel Asli