Gapai Tujuan SDG PBB lewat Pembentukan Kawasan Konservasi Baru di Maluku

radarjogja | Nasional | Published at 09/09/2021 11:04
Gapai Tujuan SDG PBB lewat Pembentukan Kawasan Konservasi Baru di Maluku

RADAR JOGJA Di tengah situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, kabar baik datang tentang konservasi laut di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) telah meresmikan empat kawasan konservasi (KK) baru di perairan Provinsi Maluku.

Coral Triangle Center (CTC) telah memberi kontribusi nyata dalam pembentukkan tiga dari empat KK tersebut. Sekaligus menandai pencapaian penting bagi visi Indonesia untuk melindungi 10% perairan lautnya pada tahun 2030.

Keempat KK ini resmi ditetapkan melalui penandatanganan surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47, 48, 49, dan 50 tahun 2021 pada tanggal 21 Juni 2021. Dengan total luas wilayah sekitar 267.260,44 hektare, keempat KK ini berada di Kepulauan Ay-Rhun dan Lease di Maluku Tengah, Kepulauan Buano di Seram Bagian Barat, dan wilayah pesisir Seram Utara dan Seram Utara Barat.

Menurut Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kemen KP Ir Andi Rusandi, MSi, penetapan KK ini menjadi pencapaian besar bagi Indonesia untuk memenuhi visi nasionalnya dalam melindungi 32,5 juta hektare atau 10% wilayah lautnya sebagai KK yang beroperasi dan berfungsi baik pada 2030. Seluruh kawasan konservasi ini juga berkontribusi terhadap tujuan Sustainable Development Goals (SDG) No. 14 untuk melindungi kehidupan bawah air.

Saat ini, Indonesia telah memiliki 201 KK dengan total luas mencapai 28,1 juta hektare. Dari seluruh luas tersebut, sekitar 10,3 juta hektare (36,65%) telah dicadangkan melalui Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K)/Surat Keputusan Gubernur/Surat Keputusan Bupati oleh pemerintah daerah, sekitar 13,2 juta hektare (46,98%) ditetapkan oleh Kemen KP dan sekitar 4,6 juta hektare (16,37%) ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Pembentukan KK di Indonesia merupakan proses yang komprehensif dan panjang. Melalui webinar daring yang diselenggarakan oleh CTC bertajuk Kawasan Konservasi Baru di Indonesia: Sebuah Pencapaian bagi Perlindungan Laut, pada September 2021. Banyak pembelajaran dalam proses pembentukan KK yang dibagikan oleh pemerintah pusat, daerah, dan LSM serta pemangku kepentingan utama lainnya, jelasnya.

Langkah pertama adalah memastikan KK terbentuk dengan dukungan penuh dari semua pihak, mulai dari tingkat masyarakat, provinsi, hingga nasional. Dukungan ilmu pengetahuan dan data yang kuat juga penting dalam proses pembentukan KK ini untuk memastikannya dapat memenuhi tujuan konservasi dan mampu mengatasi berbagai ancaman utama, seperti degradasi habitat, hilangnya spesies yang terancam punah, penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, dan limbah plastik. Selain itu, penting juga memastikan bahwa KK akan membawa manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Di Maluku, kami telah memetakan 2.904.813 hektare KK yang sebagian besar dalam proses penetapan oleh Kemen KP atau dicadangkan oleh pemerintah provinsi. Hal ini amat baik untuk mencapai target nasional 32,5 juta hektare KK tahun 2030. Kemen KP mendukung upaya pengelolaan KK yang efektif, termasuk penyediaan anggaran dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) untuk pengelolaan, sarana dan prasarana, pengawasan, dan pemutakhiran data. Perlu kerja yang solid di antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk menyukseskan seluruh proses tersebut, kata Ir Andi Rusandi, MSi.

Di Provinsi Maluku, kerja sama dan kolaborasi yang baik antara semua pemangku kepentingan, serta pelibatan masyarakat dan penyadartahuan publik di setiap tahapan pembentukan KK memegang peran kunci. Proses yang dilakukan selama sekitar empat tahun mencakup pelibatan pemangku kepentingan dalam konsultasi publik, pembuatan rencana pengelolaan dan zonasi KK, serta pelatihan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk memantau pemanfaatan sumber daya laut di dalam KK.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Dr Abdul Haris, SPi, MSi mengatakan, pemerintah provinsi berkomitmen mendukung pengelolaan KK dengan melibatkan desa sebagai penggerak utama.

Desa menjadi bagian tak terpisahkan dari pengelolaan KK. Beberapa indikator keberhasilan yang ini kami capai antara lain meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan KK, berkurangnya ancaman terhadap KK, dan meningkatnya peran dan fungsi KK terhadap perlindungan keanekaragaman hayati laut, ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat.

KOMITMEN: CTC telah menunjukkan komitmen dan kontribusinya yang kuat terhadap pembentukan KK baru di Maluku dan Indonesia. (CTC FOR RADAR JOGJA)

Sebagai salah satu organisasi mitra pemerintah, CTC telah menunjukkan komitmen dan kontribusinya yang kuat terhadap pembentukan KK baru di Maluku dan Indonesia. Direktur Eksekutif CTC Rili Djohani mengatakan dalam webinar bahwa CTC pertama kali bekerja dengan pemerintah dan masyarakat Kepulauan Ay-Rhun sejak tahun 2012. CTC juga mengawal pembentukan KK di Kepulauan Lease dan Buano sebagai mitra pelaksana proyek USAID Sustainable Ecosystems Advanced (SEA) selama lima tahun sejak 2016.

CTC merupakan organisasi nirlaba lokal yang berbasis di Bali dengan lingkup regional dan dampak global. CTC memberikan pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa kawasan konservasi di pusat keanekaragaman hayati laut dunia dapat dikelola secara efektif. (ila)

Artikel Asli