Sebelum Ditetapkan, APBD-P Sulsel Alami Tiga Kali Perubahan Parsial

bukamatanews | Nasional | Published at 09/09/2021 10:34
Sebelum Ditetapkan, APBD-P Sulsel Alami Tiga Kali Perubahan Parsial

MAKASSAR, BUKAMATA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Sulsel Tahun Anggaran 2021 ternyata telah mengalami tiga kali perubahan parsial. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir sejumlah kekurangan yang tidak bisa dicover di APBD pokok.

Pelaksana Tugas Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menjelaskan, perubahan parsial pertama untuk mengakomodir kekurangan bayar atas SPM yang terbit di akhir tahun 2020 lalu sekitar Rp 304 miliar, yang bersumber dari pergeseran belanja di beberapa obyek dan rincian belanja yang tersebar di OPD, dengan mempertimbangan tingkat urgensitasnya, serta penjadwalan pemanfaatan kebutuhan belanja.

Parsial kedua, dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dari sebelumnya sebesar Rp 150 miliar menjadi sebesar Rp 187 miliar, berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Untuk parsial ketiga, diarahkan pada pemenuhan belanja pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga Non-SPM yang tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulsel Tahun 2020, dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp 46 miliar," ungkap Andi Sudirman, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel dengan agenda Penjelasan Gubernur terhadap pengajuan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulsel tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, kemarin.

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Andi Sudirman, kondisi perekonomian dan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Walaupun, telah mengalami peningkatan cukup besar dibanding tahun 2020 yang lalu.

Adanya beberapa kondisi dan kebijakan tersebut mengakibatkan rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diusulkan sebesar Rp 10,4 triliun, terkoreksi sebesar Rp 371 miliar atau 3,44 persen dari target Pendapatan pada APBD Pokok Tahun 2021.

Penyesuaian Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini diuraikan, pada sektor PAD sebesar Rp 151,61 miliar atau 3,11 persen. Pendapatan Transfer juga disesuaikan sebesar Rp 200,33 miliar atau 3,49 persen, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.07/Tahun 2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2021.

"Berdasarkan gambaran proyeksi pendapatan dalam Perubahan APBD, tentunya berimplikasi terhadap penyesuaian belanja daerah. Prioritas Belanja Daerah masih fokus pada upaya pemulihan ekonomi daerah dalam rangka mendorong akselerasi percepatan pemulihan ekonomi nasional," ungkapnya.

Ia berharap, dalam kondisi seperti ini, seluruh pihak bahu-membahu mendorong segenap potensi yang ada agar dapat termanfaatkan secara optimal. Sehingga, mampu mengakumulasi kekuatan pemulihan yang lebih berkualitas.

"Pertumbuhan yang kita peroleh tidak saja dapat diukur secara kuantitatif, akan tetapi masyarakat Sulawesi Selatan dapat merasakan dampak dari pemulihan ekonomi yang mulai membaik di triwulan dua lalu," imbuhnya.

Adapun anggaran belanja pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 diusulkan sebesar Rp 10,76 triliun. Secara kumulatif, mengalami penurunan sebesar Rp 1,28 triliun lebih atau sekitar 11 persen, jika dibandingkan dengan APBD Pokok yang berjumlah sebesar Rp 12,04 triliun.

"Prioritas belanja masih pada sektor-sektor strategis, yakni menjaga urusan wajib pelayanan dasar tetap berjalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ada, serta mendorong geliat perekonomian daerah dengan mengoptimalkan belanja infrastruktur dan belanja sektor strategis lainnya di urusan pertanian, kelautan dan perikanan, industri dan perdagangan," urainya. (*)

Artikel Asli