Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan, Penyidik Gelar Perkara Hasil Penyelidikan

suarantb | Nasional | Published at 09/09/2021 02:58
Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan, Penyidik Gelar Perkara Hasil Penyelidikan

Mataram (Suara NTB) Hasil penyelidikan kasus dana kapitasi Puskesmas Babakan tahun anggaran 2017-2019 dievaluasi. Pembahasannya mengenai temuan alat bukti perbuatan korupsi serta indikasi kerugian negaranya. Hal ini menentukan nasib langkah selanjutnya.

Tim penyidik sudah gelar perkara membahas hasil penyelidikan, ungkap Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa Rabu, 8 September 2021.

Dalam gelar perkara itu dipaparkan sejumlah data dari dokumen-dokumen. Kemudian kumpulan keterangan saksi-saksi. Yang sudah diklarifikasi 73 orang, imbuhnya.

Saksi yang dimintai keterangan ini antara lain, Kadikes Kota Mataram, perwakilan BPJS Kesehatan Mataram, mantan Kepala Puskesmas Babakan dan bendahara, pegawai dan staf baik tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan, serta rekanan pembelian alat kesehatan dan obat-obatan.

Dana kapitasi dari kepesertaan BPJS Kesehatan dipergunakan untuk membiayai jasa pelayanan dan operasional. Ketentuannya, jasa pelayanan 60 persen dan operasional pelayanan kesehatan 40 persen.

Sebanyak 15 ribu orang peserta BPJS Kesehatan memilih Puskesmas Babakan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Sehingga setiap tahunnya Puskesmas Babakan mengelola Rp1,1 miliar dana kapitasi.

Polresta Mataram mendalami indikasi penyimpangan pada tiga tahun anggaran, yakni tahun 2017 sampai tahun 2019 dengan dana kelolaan sebesar Rp3,3 miliar. Indikasinya terkait selisih pembayaran jasa pelayanan dan operasional pelayanan kesehatan.

Aturan penggunaan dana kapitasi diatur pada Permenkes RI No 21/2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah.

Disebutkan, dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan memperhitungkan variabel jenis ketenagaan, jenis jabatan, dan kehadiran. Komponen tambahan nilai dihitung berdasarkan rangkap tugas administratif, rangkap tugas penanggungjawaban, dan masa kerja.

Kemudian ketentuan penggunaan untuk operasional pelayanan kesehatan diantaranya biaya pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung.

Selanjutnya, operasional dan pemeliharaan Puskesmas keliling, bahan cetak dan alat tulis kantor, biaya administrasi, koordinasi program, sistem informasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. (why)

Artikel Kasus Dana Kapitasi Puskesmas Babakan, Penyidik Gelar Perkara Hasil Penyelidikan pertama kali tampil pada SuaraNTB.

Artikel Asli