Klau Victor Palsukan Data Kredit Bank Jogja

radarjogja | Nasional | Published at 09/09/2021 09:05
Klau Victor Palsukan Data Kredit Bank Jogja

RADAR JOGJA Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jogja menggelar sidang perdana perkara korupsi kredit Bank Jogja dengan terdakwa mantan Kepala Cabang Transvision Jogja Klau Victor Apriyanto (KVA). Sidang digelar secara online kemarin (8/9). Terdakwa berada terpisah di rumah tahanan (rutan) Wirogunan.

KVA didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif di Bank Jogja. Penetapannya menjadi tersangka sejak 25 Maret 2021 lalu. Sampai saat ini masih dilakukan penahanan di rutan Wirogunan.
JPU, Ririn Dwi Listyorini, SH mengatakan terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Kasus itu bermula dari pengajuan kredit yang disertai surat penyataan yang menyatakan sanggup menjamin, katanya disela pembacaan dakwaan primer terhadap KVA, di PN Tipikor.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati DIJ, Sarwo Edi mengatakan terdakwa KVA ini bersama-sama tersangka Farrel Everald Fernanda (FEF) mengajukan kredit di Bank Jogja mengatasnamakan para karyawan Transvision. Dengan mengajukan data-data ke Bank Jogja itu yang fiktif, katanya usai sidang.

Namun, ketika pengajuan kredit tersebut diproses tidak dilakukan analisis secara maksimal dan mendalam oleh pihak Bank Jogja . Hingga kredit yang diajukan terdakwa dicairkan sebesar Rp27,4 miliar. Kemudian uang itu setelah dicairkan masing-masing kreditur kemudian diambil lagi oleh KVA dan Farel (FEF) dan digunakan untuk kepentingannya.
Kreditur itu bukan pegawai Transvision tapi mengajukan kredit diatasnmakan Transvision semua dokumen dipalsu, sambungnya.

Sehingga, nama-nama yang diajukan oleh terdakwa dalam pengajuan kredit itu tidak menerima uang yang telah cair tersebut. Nama-nama itu mereka terima nggak, itu belum sampai dibacakan tadi. Apakah yang para debitur yang namanya dipakai ini istilahnya menerima atau disebut komisi itu (dibuktikan) dipersidangan selanjutnya, jelasnya.

Dijadwalkan pada sidang berikutnya akan menghadirkan 54 saksi untuk pembuktian selanjutnya. Saksi yang pasalnya merupakan nasabah dan dari pihak internal Bank Jogja itu sendiri. Dari pejabat pemkot (sebagai saksi) belum, dari Bank Jogja pasti, terangnya.

Penasihat Hukum, Galih Setyawan tidak mengajukan esepsi atau keberatan. Ya dakwaannya seperti itu, kami ngalir aja ikuti nanti pembuktiannya seperti apa. Kalau 54 saksi paling banyak dari debitur, kita belum tahu saksi-saksi lainnya yang diajukan siapa, katanya.

Meski tidak ada keberatan atas dakwaan dari JPU, hanya nanti pihak PH terdakwa ada beberapa hal yang perlu digali lagi. Mungkin ada yang nggak kurang sesuai permasalahannya. Nanti di persidangan, tambahnya.

Aktivis JCW Jogja, Baharuddin Kamba mengapresiasi Ketua Majelis Hakim yang telah meminta dakwaan terhadap terdakwa dibacakan lantaran sudah menjadi hak publik yang perlu diketahui. Sekaligus, mengingatkan kepada Kejati DIJ akan aset-aset yang dimiliki kedua terdakwa. Karena aset juga penting, kalau nggak sesuai dengan nilai jumlah yang disita apa. Kalau tuntutan dan vonisnya disuruh membayar tuntutan uang pengganti pasti dia akan memilih subsidernya, katanya. (wia/bah)

Artikel Asli