Umat Beragama tak Boleh Diserang

koran-jakarta.com | Nasional | Published at 09/09/2021 08:20
Umat Beragama tak Boleh Diserang

JAKARTA - Tidak boleh ada penyerangan terhadap siapa pun umat beragama. Itu prinsip. Jadi harus ditegakkan kepada siapa saja. Penegasan ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi penyerangan rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), Sintang, Kalimantan Barat, di Jakarta, Rabu (8/9).

"Tidak boleh melakukan penyerangan. Itu prinsipnya. Sampaikan ketegasan ini kepada siapa pun. Siapa pun tak boleh diserang atau menyerang," kata Wapres Ma'ruf. Dia mengatakan, sudah ada aturan dan panduan. Itu harus dipatuhi semua pihak dalam menjalankan kegiatan peribadatan.

"Apabila terdapat pelanggaran dan tindakan kriminal, harus ada penegakan hukum yang tegas bagi pelaku," tandasnya. Dia minta seluruh aturan harus dipatuhi oleh semua pihak. Sudah ada panduan-panduannya. Kalau nanti ada yang bersifat pelanggaran, kriminal, tentu hukum harus ditegakkan kepada para pelaku.

Penegakan hukum tersebut harus dilakukan terhadap siapa saja yang melanggar aturan, sehingga peristiwa penyerangan tidak akan terjadi lagi. Di masa mendatang, Wapres berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Dia juga menginginkan seluruh masyarakat semakin memperkuat toleransi antarumat beragama.

Pokoknya, siapa pun yang melanggar harus ditegakkan hukumnya karena aturannya sudah ada. Semua sudah jelas tidak boleh ini, tidak boleh itu. Ahmadiyah-nya juga tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Prinsipnya, penegakan hukum harus dikenakan kepada siapa saja. Dengan demikian tidak akan memberikan kesempatan lagi terjadi ke depannya.

Wapres juga meminta kepada seluruh aparat Polri untuk selalu waspada dan mengantisipasi kemungkinan penyerangan seperpti di Sintang. "Aparat supaya selalu mengantisipasi kemungkinan itu lebih dini," ujarnya.

Pemerintah atau kementerian agama didesak membentuk tim untuk mengevaluasi peraturan yang mendiskriminasi kelompok minoritas, menyusul perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Jumat (3/9).

Pegiat sosial juga minta pemerintah mengevaluasi kembali Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah yang dianggap menjadi pangkal aksi persekusi terhadap mereka di berbagai daerah. Sebab kasus-kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah melahirkan ketakutan dan trauma terutama wanita dan anak-anak.

Artikel Asli