Menyingkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Kabupaten Jember

jatimtimes.com | Nasional | Published at 09/09/2021 07:21
Menyingkap Dugaan Korupsi Dana Covid-19 di Kabupaten Jember

JATIMTIMES Dugaan adanya penyalahgunaan dana Covid-19 di Kabupaten Jember, terus menggelinding. Tidak hanya di era Bupati H. Hendy Siswanto saat ini, penggunaan dana Covid-19 di era sebelumnya juga menjadi sorotan beberapa aktivis maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Jember.

Di era pemerintahan Hendy Siswanto, kasus honor pemakaman covid sebesar Rp 282 juta yang saat ini sudah masuk ke tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jember. Kasus penyalahgunaan dana Covid-19 di era pemerintah sebelumnya (era Bupati Faida) juga menjadi sorotan sejumlah pihak, salah satunya dari Forum Komunikasi (FK) LSM Jember.

Menurut KH. Ayyub Syaiful Rijjal atau yang biasa disapa Gus Syaif selaku ketua FK LSM, honor penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember juga terjadi di era Bupati Faida. Bahkan menurut pengasuh Pondok Pesantren Asshidiqiyah Putri (Ashri), ada honor senilai Rp 14 Milyar yang ditemukan oleh pihaknya.

Kami menemukan adanya anggaran honor sebesar 14 miliar, di era Bupati Faida, ini anggaran honor percepatan penanganan Covid-19, DPRD Jember harus bersikap tegas dalam menangani kasus ini. DPRD dalam hal ini Pansus harus mengusut dan merekomendasikan ke APH (Aparat Penegak Hukum), sehingga semuanya menjadi terang benderang, ujar Gus Syaif kepada sejumlah wartawan pada Rabu (7/9/2021).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kustiono Musri, bahwa honor Rp 14 M yang ditemukan olehnya, merupakan bagian dari anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 107 M yang saat ini sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Sebenarnya anggaran honor Rp 14 miliar merupakan alokasi dari anggaran Rp 107 miliar temuan BPK, hanya saja isunya justru kalah heboh dibandingkan dengan isu honor pemakaman jenazah Covid sebesar Rp 282 juta, bahkan kasus yang terakhir ini pihak Polres Jember sudah menyeret masalah anggaran ini ke ranah hukum, ujar Kustiono.

Sementara Hadi Supaat anggota Pansus DPRD Kabupaten Jember, menyikapi hal ini mengatakan, bahwa adanya temuan data penyalahgunaan anggaran Covid-19 oleh beberapa pihak, hal ini bisa mendorong Pansus di DPRD Jember untuk melakukan penggalian data.

Sebab, menurut politisi dari PDI Perjuangan ini, pada era Bupati Faida, Pansus DPRD Jember kesulitan untuk mendapatkan data yang benar tentang penggunaan anggaran Covid-19.

Memang soal anggaran Covid-19 era bupati sebelumnya, ada temuan dari BPK soal anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sedangkan pansus DPRD saat itu, jangankan untuk mendapatkan data, mengundang pejabat Jember ke gedung dewan saja, kami kesulitan, ujar Hadi Supaat.

Oleh karenanya, dengan adanya temuan dari para LSM, pihaknya merasa terbantu. Untuk itu kami sudah melakukan koordinasi bersama pimpinan, untuk merekomendasikan kepada APH agar juga mengusut tuntas semua penggunaan anggaran yang terindikasi korupsi, pungkas Hadi Supaat. (*)

Artikel Asli