Kumpulin Pengusaha Di Istana Bahas Ibu Kota Baru, Jokowi Tancap Gas

rm.id | Nasional | Published at 09/09/2021 07:30
Kumpulin Pengusaha Di Istana Bahas Ibu Kota Baru, Jokowi Tancap Gas

Setelah bertemu dengan seluruh pimpinan parpol koalisi dan mendapat dukungan politik, Presiden Jokowi gantian kumpulin pengusaha di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin. Dihadapan para pengusaha, Jokowi menegaskan, proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) kudu tancap gas, meski sedang pandemi.

Para pengusaha yang dikumpulin Jokowi di Istana Kepresidenan kemarin, terdiri dari berbagai latar belakang organisasi. Mereka yang hadir, yakni; Ketua Umum Kamar Dagang (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani; Direktur PTBlue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono; dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman.

Hadir juga, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APBBI) Alphonsus Widjaja, dan Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto.

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup untuk media itu, Kepala Negara didampingi oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Setelah pertemuan kelar, Airlangga bersama para pengusaha hadir mengelar konfrensi pers untuk menjelaskan tentang isi dari pertemuan tersebut.

Airlangga mengatakan, pertemuan dengan para pengusaha ini membahas banyak hal. Mulai dari penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, hingga rencana pemindahan IKN. Kata Airlangga, Jokowi berharap, para pelaku usaha tetap optimis dengan tantangan yang sedang dihadapi Indonesia.

Termasuk juga disampaikan Bapak Presiden, terkait dengan pembangunan Ibu Kota baru yang perencanaannya akan terus dilaksanakan, kata Airlangga sembari memegangi stand mic .

Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan, aturan perundang-undangan terkait pembangunan IKN akan segera diselesaikan. Presiden bersama DPR akan menggodok legislasi terkait IKN.

Namun, lanjut dia, proyek pengembangan IKN yang terletak di Kalimantan Timur itu tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Pengembangan ini akan dilakukan dalam 15 tahun sampai 20 tahun ke depan, tegasnya.

Apa tanggapan dari pengusaha? Rencana Jokowi yang tetap tancap gas dalam proyek IKN di tengah pandemi ini, mendapat respon positif dari pengusaha. Arsjad Rasjid yang mewakili Kadin Indonesia menegaskan, pihaknya mendukung rencana kelanjutan pembangunan IKN di dua kabupaten di Kalimantan Timur.

Menurutnya, IKN akan menjadi simbol negara yang disiapkan matang dengan menonjolkan konsep ekonomi hijau. Selain itu, IKN akan melengkapi masa keemasan Republik Indonesia pada 2045 yang memasuki usia satu abad.

Ini adalah suatu simbol, dengan demikian kami mendukung sebagai simbol bagaimana menciptakan Indonesia yang baru dan menjadi Indonesia yang maju di 2045, papar Bos Indika Energy itu.

Seperti diketahui, sebelum mengundang para pengusaha ke Istana, Jokowi terlebih dahulu mengundang para pimpinan parpol koalisi. Mereka yang diundang, dibagi dalam dua sesi. Pertama, pimpinan parpol koalisi pemerintah yang memiliki kursi di parlemen. Yakni PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PPP dan PAN.

Pekan berikutnya, gantian Jokowi mengundang pimpinan parpol koalisi pemerintah non parlemen. Mereka yang diundang, yakni ketua dan sekjen parpol dari Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, Hanura, PKPI dan PBB.

Pada dua kesempatan tersebut, tema yang dibahas Jokowi bersama para pimpinan parpol hampir sama dengan pertemuan dengan para pengusaha. Yakni seputar penanganan Covid-19, pemulihan ekomomi dan IKN. Semua pimpinan parpol yang hadir, menyatakan mendukung rencana Jokowi dalam melanjutkan proyek IKN.

RUU IKN

Meskipun sudah mendapat dukungan penuh dari pimpinan parpol koalisi terkait proyek IKN, namun pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN belum dibahas DPR dan pemerintah. Hingga kemarin, Jokowi belum mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU IKN ke DPR.

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua Komisi V DPR, Arwani Thomafi. Politisi PPP ini mengatakan, DPR dalam kapasitas menunggu Surpres dari Jokowi untuk memulai pembahasan terkait RUU IKN. Namun, dia optimis, RUU IKN akan dikirim pemerintah ke DPR dalam waktu dekat.

Iya Presiden akan segera menyampaikan (surpres), yakin Arwani.

Ia menekankan, partai politik pendukung pemerintah di parlemen akan terlibat mendukung dalam menyiapkan rumusan payung hukumnya. Saat ini, di parlemen sudah masuk tahapan penyiapan kerja legislasi.

Tahapan ini nantinya akan melibatkan dukungan dalam menyiapkan rumusan dari teman-teman parpol yang ada di DPR, beber Sekjen partai berlambang Kabah itu.

Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Soepratikno mengatakan, RUU IKN bisa segera dibahas bila Surpres dari Jokowi sudah dikirim. Dia menegaskan, rencana pemindahan IKN bisa tancap gas apabila anggarannya tersedia.

Di saat kondisi sekarang urgensinya memang menurun, tapi prosesnya bisa diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran yang lebih memadai, nilai Hendrawan.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menuturkan, Jokowi sudah berencana menyerahkan Surpres IKN ke DPR. Karenanya, dukungan partai politik yang ada di parlemen diperlukan.

Proyek IKN ini diketahui akan dikoordinatori oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kementerian pimpinan Suharso Monoarfa itu sedang menyiapkan proses pra-studi kelayakan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Skema KPBU menjadi andalan pemerintah untuk mendanai proyek pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024, proyek IKN membutuhkan anggaran sebesar Rp 466,98 triliun. Pendanaannya mengandalkan kolaborasi antara pemerintah dan sejumlah pihak. Dari APBN cuma 19 persen. Sisanya diguyur dari KPBU, aset BMUN, dan swasta murni.

Adapun skema pendanaan KPBU meliputi tiga macam. Antara lain KPBU tarif, KPBU availability payment atau pembayaran ketersediaan layanan, dan KPBU lainnya.

Pendanaan KPBU tarif berasal dari pengguna layanan. Sedangkan KPBU availability payment merupakan pembayaran langsung dari pemerintah kepada BUP KPBU untuk kontrak kerja sama jangka panjang dan tidak terikat pada pendapatan layanan.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah mengaku pihaknya sudah mempersiapkan. Tapi anggaran itu cair setelah regulasi IKN terbit. Anggaran IKN itu bersyarat. Syaratnya setelah Undang-Undang IKN dibahas di DPR. Sederhana kok, tukas Said kepada Rakyat Merdeka , kemarin. [UMM]

Artikel Asli